Masa depan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 masih belum menemui titik terang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa kepastian pembukaan seleksi CPNS 2025 masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada arahan dari Presiden," tegas Rini usai menghadiri Rapat Koordinasi RPP Tata Kelola Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen CPNS.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rencana pembukaan seleksi CPNS 2025, Rini menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenko Bidang Pangan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. "Kita selesaikan dulu ya, selesaikan dulu yang ini," ujarnya.

Rini menambahkan bahwa usulan penyusunan Perpres mengenai Tata Kelola datang dari Menteri Bappenas dan Menko Pangan. Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, pada Januari 2025, MenPAN-RB memperkirakan kebutuhan sekitar 300-400 ribu jabatan untuk mengisi kekosongan di Kementerian/Lembaga (K/L), terutama K/L baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, proses seleksi CPNS untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

"Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka," kata Rini pada Januari lalu.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB belum dapat memastikan jumlah pasti kebutuhan tambahan pegawai di masing-masing K/L. Setiap K/L perlu melakukan pemetaan jabatan dan menghitung jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Setelah itu, Kementerian PANRB akan melakukan perhitungan kembali dan membuka seleksi CPNS sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Selain itu, Rini mengaku belum membahas rencana seleksi CPNS untuk kementerian baru dengan Presiden Prabowo. Saat ini, Kementerian PANRB masih fokus pada penataan kepegawaian. "Jadi saya belum membicarakan ini dengan bapak Presiden karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu, karena kan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu," pungkasnya.