Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penerapan tarif ekspor kelapa dengan tujuan untuk membiayai program peremajaan kebun kelapa milik petani. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu petani mengganti pohon kelapa yang sudah tua dan tidak produktif, sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka.

Wacana ini mencuat seiring dengan meningkatnya ekspor kelapa bulat yang dinilai menggerus ketersediaan kelapa di pasar domestik. Harga kelapa di pasar internasional yang lebih tinggi menjadi daya tarik bagi eksportir, sehingga pasokan dalam negeri berkurang dan berpotensi memicu kelangkaan.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan bahwa skema tarif ekspor kelapa ini terinspirasi dari keberhasilan pungutan ekspor kelapa sawit. Sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari tarif ekspor kelapa akan dialokasikan khusus untuk membantu petani dalam proses peremajaan kebun mereka. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban biaya yang selama ini menjadi kendala utama bagi petani, terutama dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau.

Sudaryono menekankan pentingnya kelapa sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan produksi kelapa melalui regulasi yang berpihak pada petani.

Selain mengkaji tarif ekspor, pemerintah juga mendorong peremajaan kebun kelapa rakyat melalui dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). BPDP, yang sebelumnya fokus pada pendanaan sektor kelapa sawit, kini memperluas cakupan pendanaannya untuk mencakup sektor kelapa. Hal ini menjadi angin segar bagi petani kelapa, terutama yang berada di wilayah pesisir yang banyak memiliki pohon kelapa tua dan kurang produktif.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, telah menyoroti fenomena peningkatan ekspor kelapa bulat yang menyebabkan kelangkaan di pasar lokal. Kementerian Perdagangan telah berdialog dengan pelaku industri dan eksportir untuk mencari solusi atas masalah ini. Hasilnya, ditemukan bahwa ekspor kelapa lebih menguntungkan karena harganya lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Dengan adanya kajian tarif ekspor kelapa dan dukungan dana dari BPDP, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sektor kelapa yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan kelapa di pasar domestik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kelapa utama di dunia.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam upaya ini antara lain:

• Tarif Ekspor Kelapa: Penerapan tarif ekspor kelapa sebagai sumber dana peremajaan kebun.
• Peremajaan Kebun: Program penggantian pohon kelapa tua dengan bibit unggul.
• Dukungan Dana BPDP: Perluasan cakupan pendanaan BPDP untuk sektor kelapa.
• Ketersediaan Domestik: Menjaga keseimbangan antara ekspor dan pasokan kelapa di pasar lokal.
• Kesejahteraan Petani: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa.