Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjadi sorotan terkait penugasan proyek-proyek strategis kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi V DPR RI, menyoroti sejumlah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, mulai dari keterlambatan penyelesaian hingga dugaan gagal bayar utang.

Merespons hal ini, Menteri PUPR menyatakan akan membawa aspirasi dan masukan dari Komisi V DPR RI kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pembahasan ini dinilai penting untuk mengevaluasi efektivitas penugasan BUMN Karya dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Kritik Terhadap Penugasan BUMN Karya

Penugasan BUMN Karya dalam proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan irigasi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, sebenarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan yang kemudian memicu kritik.

Ketua Komisi V DPR RI secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah BUMN Karya yang dinilai kurang optimal dalam menyelesaikan proyek. Ia menyoroti adanya perlakuan istimewa terhadap BUMN Karya yang bermasalah, di mana kontrak mereka cenderung diperpanjang meskipun kinerjanya tidak memuaskan. Hal ini berbeda dengan kontraktor swasta yang kontraknya dapat diputus jika terjadi kegagalan dalam pekerjaan.

Komisi V DPR RI juga menyoroti potensi konflik kepentingan, di mana sejumlah pejabat Kementerian PUPR merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN Karya. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BUMN Karya.

• Keterlambatan penyelesaian proyek
• Dugaan gagal bayar utang
• Potensi konflik kepentingan
• Perlakuan istimewa terhadap BUMN Karya yang bermasalah

Penjelasan Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menjelaskan bahwa penugasan BUMN Karya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama dalam proyek-proyek prioritas seperti irigasi dan pembangunan sekolah rakyat. Penugasan ini didasarkan pada Peraturan Presiden yang memungkinkan pemerintah untuk menunjuk BUMN Karya dalam proyek-proyek tertentu.

Kementerian PUPR juga memberikan ruang bagi BUMN Karya untuk bermitra dengan kontraktor lokal melalui mekanisme business-to-business. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kontraktor lokal dalam proyek-proyek pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, Kementerian PUPR mengakui adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari Komisi V DPR RI akan disampaikan kepada Presiden terpilih untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Evaluasi dan Perbaikan

Sorotan terhadap kinerja BUMN Karya menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem penugasan proyek pemerintah. Evaluasi ini meliputi:

• Kriteria penugasan: Memastikan bahwa BUMN Karya yang ditunjuk memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan proyek dengan baik.
• Pengawasan dan evaluasi: Memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMN Karya dalam pelaksanaan proyek.
• Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN Karya.
• Penegakan hukum: Menindak tegas BUMN Karya yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Diharapkan, dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, BUMN Karya dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.