Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan perubahan dalam susunan komisioner untuk periode 2022-2027. Perubahan ini menandai rotasi kepemimpinan yang signifikan di dalam lembaga tersebut. Anis Hidayah, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, kini didapuk sebagai Ketua Komnas HAM, menggantikan Atnike Nova Sigiro. Atnike sendiri akan meneruskan tugas sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, sebuah peran yang sebelumnya diemban oleh Anis Hidayah.

Perubahan tidak hanya terjadi pada posisi ketua. Jabatan Wakil Ketua Eksternal, yang sebelumnya dipegang oleh Pramono Ubaid Tanthowi, kini dipercayakan kepada Putu Elvina. Sementara itu, Prabianto Mukti Wibowo akan mengisi posisi Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan, menggantikan Abdul Haris Semendawai, yang kini bertanggung jawab atas bidang pendidikan dan penyuluhan. Uli Parulian Sihombing tetap mengemban tugas sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian, dan Saurlin Siagian melanjutkan perannya di bidang Pemantauan.

Anis Hidayah menjelaskan bahwa rotasi kepemimpinan ini merupakan implementasi dari Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM. Peraturan ini mengatur masa jabatan pimpinan dan subkomisi selama 2,5 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali. Rotasi ini diharapkan dapat membawa angin segar dan perspektif baru dalam upaya Komnas HAM untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Berikut adalah daftar lengkap perubahan susunan Komisioner Komnas HAM:

• Ketua: Anis Hidayah (sebelumnya Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM)
• Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro (sebelumnya Ketua)
• Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina (sebelumnya dijabat oleh Pramono Ubaid Tanthowi)
• Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo (menggantikan Abdul Haris Semendawai)
• Komisioner Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
• Komisioner Pemantauan: Saurlin Siagian
• Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai

Rotasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya. Dengan komposisi kepemimpinan yang baru, diharapkan Komnas HAM dapat lebih efektif dalam merespon berbagai tantangan dan isu terkait hak asasi manusia di Indonesia.