Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Jepang, yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat. Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Agenda utama kunjungan ini adalah untuk membahas berbagai isu ekonomi global, termasuk implikasi kebijakan tarif yang diterapkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di KBRI Tokyo, Airlangga menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Menteri terkait dan pejabat pemerintah Jepang lainnya juga menyinggung kondisi ekonomi terkini, khususnya terkait dengan pemberlakuan tarif. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa pembicaraan tidak secara mendalam membahas perkembangan negosiasi tarif resiprokal antara masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Menurutnya, negosiasi tarif antara Jepang dan Indonesia dengan AS bersifat bilateral, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.

Airlangga menyoroti perbedaan posisi Indonesia dan Jepang di mata Amerika Serikat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral dan alam yang melimpah, sementara Jepang adalah negara manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Selain itu, posisi strategis Jepang sebagai sekutu dekat AS juga berbeda dengan posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan pembahasan mengenai negosiasi tarif resiprokal AS antara Indonesia dan Jepang kurang relevan.

Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan sebagai negara yang menghargai kerja sama multilateral dan menjunjung tinggi prinsip hukum. Oleh karena itu, fokus utama pembicaraan adalah bagaimana kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pentingnya peran Indonesia dan Jepang dalam kerja sama multilateral di kawasan Asia, seperti ASEAN Plus Three (APT) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia mendorong pendalaman kerja sama dalam kerangka APT dan RCEP untuk membangun rantai pasokan yang lebih aman dan tidak bergantung pada satu negara saja.

"Kebijakan tarif ini menjadi alarm bagi Indonesia dan Jepang untuk membangun rantai pasokan yang lebih kuat dan diversifikasi," tegas Airlangga.

Secara rinci, kerjasama yang akan ditingkatkan meliputi:

• Penguatan rantai pasokan regional.
• Peningkatan kerjasama dalam kerangka ASEAN Plus Three (APT).
• Optimasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
• Peningkatan investasi dan perdagangan bilateral.
• Koordinasi kebijakan ekonomi untuk stabilitas kawasan.