Pemerintah Indonesia menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Praktik-praktik ini dinilai telah mengganggu iklim investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani permasalahan ini.

Keresahan pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mengungkapkan bahwa Presiden dan para menteri kabinet sangat prihatin dengan aktivitas ormas yang cenderung melakukan pemerasan dan intimidasi. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan para pelaku usaha, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata investor asing. Pemerintah berpandangan bahwa premanisme yang berkedok ormas tidak dapat ditoleransi dan harus segera dihentikan.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Koordinasi ini bertujuan untuk mencari solusi komprehensif, termasuk pembinaan terhadap ormas-ormas yang terindikasi terlibat dalam praktik premanisme. Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan agar ormas dapat berperan positif dalam pembangunan masyarakat.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan menindak tegas ormas yang terbukti melakukan tindak pidana. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga membuka opsi untuk mengevaluasi keberadaan ormas yang secara sistematis melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum.

Menko Polhukam Budi Gunawan sebelumnya mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan bertugas melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah serta menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya, sehingga penanganan masalah premanisme ormas dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif.

Budi Gunawan menambahkan bahwa keberadaan ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemerintah akan bertindak tegas dan terukur untuk memberantas premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Pembentukan Satgas Terpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah premanisme ormas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.