Pemerintah Bereaksi atas Premanisme Ormas yang Hantui Dunia Usaha

Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan keresahannya terkait maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan dampaknya yang merugikan iklim investasi serta dunia usaha nasional. Pernyataan ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap stabilitas dan keamanan ekonomi negara.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan penindakan tegas terhadap segala bentuk premanisme yang mengganggu aktivitas ekonomi. “Tidak boleh ada aksi-aksi premanisme, apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/5/2025).

Pemerintah, lanjut Prasetyo, menyadari betul dampak negatif dari premanisme yang berkedok ormas ini. Untuk menindaklanjuti keresahan tersebut, Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari solusi komprehensif. Pembinaan terhadap ormas menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, dengan tujuan agar ormas dapat berperan positif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan tidak menghambat kegiatan usaha. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ditemukan indikasi tindak pidana.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," tegasnya.

Pemberantasan premanisme, menurut Mensesneg, bukan hanya menjadi tugas Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme. Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki peran penting, terutama dalam melakukan pembinaan di daerah-daerah. "Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," jelasnya.

Kasus terbaru yang mencuat adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa permasalahan ini bahkan sampai diadukan ke markas besar BYD di Shenzhen, China. Eddy Soeparno menegaskan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada investor, termasuk jaminan keamanan, agar tidak menghambat industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri. Gangguan premanisme, menurutnya, dapat menimbulkan kekhawatiran dan memperlambat proses investasi.

Penolakan terhadap ormas juga terjadi di Bali, di mana Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa ormas dari luar tidak diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui pecalang atau petugas keamanan desa adat, yang terbukti efektif membantu aparat kepolisian dan TNI. "Jadi prinsipnya kami melihat bahwa di Bali ini kita sudah memiliki aparatur negara, baik itu TNI maupun Polri, bertalian dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu satu. Yang kedua, dari 1.400 lebih desa adat, itu sudah memiliki pecalang desa adat. Nah, pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika wilayah adat itu sendiri," kata Giri Prasta.

Berikut adalah daftar poin-poin penting dalam berita:

• Keresahan Presiden: Presiden RI menyampaikan keresahan atas maraknya premanisme berkedok ormas.
• Instruksi Penindakan: Presiden menginstruksikan penindakan tegas terhadap premanisme yang mengganggu iklim usaha.
• Koordinasi dengan Aparat: Presiden berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari solusi.
• Opsi Pembinaan: Pembinaan ormas menjadi salah satu opsi, namun tindakan tegas akan diambil jika ada tindak pidana.
• Peran Polri dan Kemendagri: Polri dan Kemendagri juga berperan dalam pemberantasan premanisme, terutama melalui pembinaan.
• Kasus BYD: Gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD menjadi contoh nyata dampak negatif premanisme.
• Penolakan Ormas di Bali: Bali menolak ormas dari luar karena memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal.

Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia dapat semakin kondusif dan terbebas dari gangguan premanisme.