Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Namun, implementasi praktik ramah lingkungan seringkali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan. Ketiadaan agunan atau jaminan yang memadai menjadi isu krusial yang mempersulit UMKM untuk memperoleh dukungan finansial, terutama dari sektor perbankan.

Dalam forum Lestari Forum 2025 di Jakarta Pusat, Rizkia Sari Yudawinata, Sustainable Finance Advisor WWF Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara UMKM dan korporasi sebagai solusi untuk mengatasi kendala pendanaan. Menurutnya, bank memiliki aturan manajemen risiko yang ketat dan membutuhkan jaminan untuk setiap pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat mengurangi risiko bagi lembaga keuangan.

Rizkia menyoroti beberapa contoh praktik baik dari negara lain yang dapat diadopsi di Indonesia:

• Korea Development Bank: Bekerja sama dengan Green Climate Fund untuk menyediakan dana jaminan yang kemudian disalurkan ke perbankan untuk mendukung pendanaan UMKM.
• India: Perusahaan multinasional memberikan jaminan pembelian kepada UMKM sebagai pemasok mereka, memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit.

Peran anchor buyer (korporasi besar yang menjadi pembeli utama produk UMKM) juga sangat penting. Selain memberikan jaminan pembelian, anchor buyer juga dapat memberikan solusi teknis, audit, dan bahkan performance guarantee yang meningkatkan keyakinan bank untuk mendanai UMKM.

Walaupun jaminan sangat penting, UMKM tetap harus membuktikan kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman. Pemerintah juga dapat berperan aktif dengan memberikan subsidi jaminan bagi UMKM, seperti yang dilakukan oleh Singapura, untuk mempermudah akses pembiayaan.

Rizkia juga menyoroti pentingnya technical assistance dan standar yang dapat diterapkan pada skala UMKM agar bank lebih yakin dalam menyalurkan pendanaan. Langkah-langkah ini selaras dengan target net zero emission dan dorongan global terhadap rantai pasok yang lebih hijau.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara UMKM, korporasi, pemerintah, dan lembaga keuangan, diharapkan UMKM di Indonesia dapat lebih mudah mengakses pendanaan untuk menerapkan praktik keberlanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.