DPR RI bersiap menjadi tuan rumah bagi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), sebuah forum penting yang mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 12 hingga 15 Mei 2025 mendatang.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan bahwa konferensi ini akan menjadi platform strategis untuk membahas berbagai isu krusial, termasuk pemberdayaan perempuan, pembangunan berkelanjutan, dan yang paling utama, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa persiapan untuk menyambut sidang umum parlemen OKI ini berjalan sesuai rencana. Ia menekankan pentingnya Indonesia sebagai tuan rumah, mengingat perhelatan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

"Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 adalah sebuah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab bagi Indonesia. Kami berupaya keras agar pelaksanaan konferensi ini tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mempererat solidaritas di antara negara-negara Islam," ujarnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini mengusung tema sentral, 'Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan'. DPR RI akan secara aktif menyuarakan pentingnya peran perempuan dan generasi muda dalam pembangunan di negara-negara muslim. Isu-isu yang akan diangkat antara lain:

• Partisipasi perempuan dan generasi muda dalam pembangunan.
• Pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan di negara-negara OKI.
• Upaya kolektif negara-negara OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Mardani menambahkan bahwa penyelenggaraan PUIC di Indonesia akan semakin memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. Duta Besar dari berbagai negara sahabat, termasuk Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, dan Mozambik, telah menyatakan minatnya untuk hadir.

"Fokus utama kita adalah mencapai kesepakatan bersama untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Solidaritas dunia Islam harus terus diperkuat, tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga melalui kerja sama yang konkret. Ini mencakup diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, dan program lintas sektor," tegas Mardani.

Konferensi ini juga akan menghadirkan Perdana Menteri Singapura dan Malaysia, yang akan berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya tahan. Diharapkan, pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Islam untuk membangun institusi yang kuat dan inklusif.

Hingga saat ini, 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Total delegasi diperkirakan mencapai 400 peserta dari 54 negara anggota dan 11 negara pengamat.

"Parlemen Indonesia ingin menjadi tuan rumah yang mampu menyatukan semangat kebersamaan umat Islam, sekaligus menampilkan wajah demokrasi yang inklusif, modern, dan solutif," pungkas Mardani.