Gubernur Bali, Wayan Koster, menunjukkan sikap tegas terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan di Pulau Dewata. Dalam pernyataannya, Koster menekankan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas dapat merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan.

"Organisasi berkedok masyarakat, tetapi kelakuannya seperti preman. Ini tidak bisa kita tolerir," ujar Koster saat acara peresmian di Kabupaten Badung, Kamis (8/5/2025). Ia menambahkan bahwa Badung sebagai pusat pariwisata Bali tidak boleh ternodai oleh tindakan anarkis yang mengatasnamakan organisasi.

Gubernur Koster meyakini bahwa Bali tidak memerlukan ormas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sistem keamanan desa adat yang melibatkan pecalang dinilai sudah cukup efektif dalam menjaga kondusifitas wilayah. Ia memperingatkan bahwa segala bentuk penyalahgunaan nama organisasi yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas sesuai hukum adat dan hukum negara.

Penolakan terhadap ormas di Bali mencuat setelah munculnya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Penolakan tersebut didasari oleh kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya.

Berikut poin-poin penting yang menjadi perhatian:

• Penolakan Gubernur terhadap ormas yang meresahkan.
• Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap pariwisata Bali.
• Kepercayaan terhadap sistem keamanan desa adat.
• Penolakan masyarakat terhadap ormas GRIB Jaya.