Bencana Banjir dan Longsor Sukabumi: Gubernur Dedi Mulyadi Desak Penghentian Sementara Aktivitas Pertambangan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak penghentian sementara aktivitas pertambangan di Kabupaten Sukabumi menyusul bencana banjir dan longsor yang telah menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Permintaan ini disampaikan di tengah keprihatinan atas dampak bencana yang menimpa masyarakat Sukabumi. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Minggu (9/3/2025), Gubernur Dedi menyoroti kontras antara aktivitas pertambangan yang tetap berjalan dengan kondisi darurat yang dialami masyarakat pasca bencana.

"Di tengah musibah banjir dan longsor yang melanda Sukabumi, saya masih menyaksikan lalu lalang truk-truk tambang berukuran besar di jalan-jalan yang sudah rusak parah," ungkap Gubernur Dedi. Ia mempertanyakan etika dan kepedulian para pengusaha tambang terhadap penderitaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak bencana. Gubernur Dedi menekankan perlunya empati dan tanggung jawab sosial dari para pelaku usaha pertambangan di Sukabumi. Ia mengajak mereka untuk turut serta dalam upaya pemulihan pasca bencana, minimal dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan hingga infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak dapat diperbaiki.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi menjelaskan bahwa tindakan penghentian sementara aktivitas pertambangan merupakan langkah yang bijak dan arif. "Sebelum kondisi jalan dan jembatan pulih, saya berpendapat, penghentian sementara aktivitas pertambangan merupakan tindakan yang paling tepat. Atau, para pemilik tambang dapat berkontribusi secara langsung dalam perbaikan infrastruktur yang rusak," tegasnya. Hal ini, menurutnya, akan menunjukkan rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial dari pihak pengusaha tambang, sehingga beban pemulihan pasca bencana dapat dipikul bersama-sama.

Gubernur Dedi juga menyoroti ironi yang terjadi, di mana keuntungan besar diraih oleh para pengusaha tambang sementara masyarakat harus menanggung derita akibat bencana banjir dan longsor. "Saya mengimbau kepada seluruh pemilik tambang di Sukabumi, atas nama kemanusiaan, bukan semata-mata demi keuntungan materiil, untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan," pinta Gubernur Dedi. Ia berharap, kesadaran dan kepedulian sosial akan menjadi pendorong bagi para pengusaha tambang untuk mengambil langkah yang tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat per Sabtu (9/3/2025), bencana banjir dan longsor di Sukabumi telah menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan lima orang lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah warga terdampak pun meningkat drastis. Awalnya tercatat 116 kepala keluarga (KK) atau 204 jiwa, kini meningkat menjadi 156 KK atau 287 jiwa. Jumlah pengungsi juga mengalami peningkatan signifikan, dari 31 KK (159 jiwa) menjadi 157 KK (328 jiwa). Angka-angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana yang terjadi dan mendesaknya upaya penanganan dan pemulihan.

Data Korban dan Dampak Bencana (per 9 Maret 2025):

• Korban Meninggal: 3 orang
• Korban Hilang: 5 orang
• Jumlah KK Terdampak: 156 KK (meningkat dari 116 KK)
• Jumlah Jiwa Terdampak: 287 jiwa (meningkat dari 204 jiwa)
• Jumlah Pengungsi: 157 KK (328 jiwa) (meningkat dari 31 KK/159 jiwa)

Kondisi ini semakin memperkuat seruan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan di Sukabumi, demi meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial dari dunia usaha dalam menghadapi bencana alam.