Indonesia Siap Gelar Konferensi Parlemen OKI, Isu Palestina Jadi Agenda Utama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menjadi tuan rumah bagi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), sebuah forum penting yang mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara ini dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa isu kemerdekaan Palestina akan menjadi salah satu fokus utama dalam konferensi ini. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan juga akan menjadi topik penting yang dibahas.
Konferensi PUIC ke-19 mengusung tema "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Lembaga yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan". Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong ketahanan nasional, dan memperkuat lembaga demokrasi di negara-negara anggota OKI.
Menurut Mardani, forum ini akan menjadi platform dialog strategis untuk mendorong perdamaian dan harmoni antar negara anggota OKI. Selain itu, konferensi ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarparlemen negara-negara Islam. Lebih lanjut, PUIC diharapkan dapat menghasilkan konsolidasi dan langkah nyata dari parlemen-parlemen OKI dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Persiapan menuju pelaksanaan sidang umum parlemen OKI ini berjalan dengan lancar. Mardani menegaskan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, baik dari sisi substansi agenda, logistik, maupun pengamanan. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap konferensi PUIC di Indonesia dapat memperkuat solidaritas negara-negara Muslim di seluruh dunia dan memberikan dampak nyata bagi persatuan Islam.
"Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19, apalagi bertepatan dengan usia ke-25 tahun sejak PUIC didirikan pada 1999," ujar Mardani.
Mardani menambahkan bahwa Indonesia akan mengundang Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya tahan. Konferensi ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 400 delegasi dari 54 negara anggota dan 11 negara pengamat. Hingga saat ini, 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi kehadiran mereka.
DPR RI ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang inklusif, modern, dan solutif, serta menyatukan semangat kebersamaan umat Islam. Solidaritas dunia Islam, khususnya dalam mendukung perjuangan Palestina, akan menjadi agenda utama dalam konferensi ini.
Secara rinci, agenda yang akan dibahas meliputi:
- Peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim.
- Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI.
- Isu Palestina, termasuk bagaimana negara-negara OKI dapat berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pelaksanaan PUIC di Indonesia diharapkan dapat mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. DPR RI akan fokus pada kesepakatan yang dapat membantu perjuangan rakyat Palestina. Solidaritas dunia Islam akan terus diperkuat melalui kerja sama nyata, baik dalam diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, maupun program lintas sektor.