Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan aplikasi layanan publik terpadu di wilayahnya. Inspirasi ini muncul setelah kunjungannya ke Jakarta untuk mempelajari aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Kunjungan ini dilakukan bersama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Malut, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sherly Tjoanda mengungkapkan kekagumannya terhadap sistem yang terintegrasi dalam JAKI. Ia melihat langsung bagaimana command center beroperasi, memantau dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat melalui satu aplikasi. Integrasi berbagai aplikasi, menurutnya, dapat menjadi tolok ukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara transparan dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip meritokrasi yang ingin diterapkan di Maluku Utara.

Dalam kunjungannya, Sherly berkesempatan berdiskusi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi dan pengelolaan JAKI. Diskusi ini memberikan wawasan berharga bagi Sherly untuk merancang sistem serupa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Maluku Utara.

Meski belum dapat memberikan rincian konkret mengenai rencana penerapan aplikasi di Maluku Utara, Sherly menegaskan komitmennya untuk terus belajar dan berdiskusi mengenai aspek teknis. Ia menyadari bahwa pengembangan sistem ini membutuhkan perencanaan yang matang, investasi yang signifikan, serta pembentukan kerangka kerja yang solid.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah memperkenalkan JAKI kepada sejumlah kepala daerah lain, termasuk Gubernur Banten, Gubernur Lampung, dan Bupati Karawang. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan mewujudkan konsep kota pintar di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi perhatian Sherly dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik di Maluku Utara adalah:

• Integrasi Layanan: Menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu platform untuk memudahkan akses bagi masyarakat.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan memastikan akuntabilitas kinerja ASN.
• Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja ASN berdasarkan output yang dihasilkan melalui aplikasi.
• Meritokrasi: Menerapkan sistem meritokrasi dalam promosi dan pengembangan karir ASN.

Sherly berharap, dengan adopsi teknologi digital, pelayanan publik di Maluku Utara dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.