Polemik terkait usulan program keluarga berencana (KB) bagi penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat memasuki babak baru. Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras bahwa vasektomi menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ditemui di Jakarta, Kamis (8/5/2025), Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya hanya berupa anjuran, bukan sebuah kebijakan yang mengikat. Ia menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong keluarga penerima bansos yang memiliki banyak anak untuk mempertimbangkan program KB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memastikan bantuan pemerintah dapat didistribusikan secara lebih efektif.

"Tidak ada kebijakan vasektomi," tegas Dedi Mulyadi. Ia menambahkan bahwa anjuran KB tersebut bersifat sukarela dan terbuka untuk berbagai metode, bukan hanya vasektomi. Penggunaan alat kontrasepsi lain juga diperbolehkan.

Kontroversi ini bermula ketika Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk opsi vasektomi bagi para suami. Usulan ini dilandasi oleh keprihatinannya terhadap tingginya angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera. Ia berpendapat bahwa pengendalian populasi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memastikan distribusi bantuan yang lebih merata.

Namun, usulan tersebut menuai reaksi beragam dari masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terkait persyaratan vasektomi untuk mendapatkan bansos. Fatwa ini semakin memperkeruh suasana dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa maksud dari anjuran tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan pilihan kepada keluarga penerima bansos, bukan untuk memaksa mereka melakukan vasektomi. Ia menyadari bahwa vasektomi adalah tindakan medis yang sensitif dan harus dilakukan atas dasar kesadaran dan persetujuan penuh dari yang bersangkutan.

Berikut poin-poin klarifikasi Dedi Mulyadi:

• Tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.
• Anjuran KB bersifat sukarela dan terbuka untuk berbagai metode.
• Tujuan anjuran KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bansos.
• Vasektomi adalah pilihan terakhir dan harus dilakukan atas dasar kesadaran.

Dengan klarifikasi ini, Dedi Mulyadi berharap dapat meredakan polemik yang berkembang di masyarakat dan meluruskan kesalahpahaman terkait usulannya. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat melalui berbagai program, termasuk program keluarga berencana yang bersifat sukarela dan tidak diskriminatif.