Pemerintah Pertimbangkan Pengambilalihan Wilayah Tambang PTBA Akibat Lambatnya Proyek DME

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memberikan peringatan keras kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terkait dengan kelanjutan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Pemerintah mengancam akan mengambil alih sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PTBA jika perusahaan tersebut tidak segera merealisasikan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME yang telah ditugaskan.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi batu bara sepenuhnya berada di bawah kendali Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hal ini berarti PTBA wajib mengikuti arahan pemerintah terkait dengan program hilirisasi tersebut. Peringatan ini muncul sebagai respons terhadap rencana PTBA untuk mengembangkan opsi hilirisasi lain selain DME, seperti synthetic natural gas (SNG), artificial graphite, anoda sheet, hingga asam humat.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, sebelumnya mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Salah satu kendala utama adalah masalah keekonomian, di mana biaya produksi DME saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, harga DME juga belum kompetitif jika dibandingkan dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor yang saat ini banyak digunakan.

Arsal menjelaskan bahwa harga LPG bersubsidi saat ini sekitar Rp 22.727 per 3 kg atau sekitar US$ 474 per ton, yang jika dihitung secara tahunan mencapai sekitar 10,78 juta ton atau setara dengan Rp 82 triliun. Sementara itu, untuk DME bersubsidi, harga per 3 kg mencapai Rp 34.069 atau setara US$ 710 per ton, dengan estimasi tahunan sebesar 10,78 juta ton atau setara dengan Rp 123 triliun.

Selain masalah harga, proyek DME juga menghadapi kendala teknis. Hasil rapat Satgas Hilirisasi dengan PT Pertamina (Persero) Tbk menunjukkan bahwa proyek ini memerlukan infrastruktur konversi yang signifikan, termasuk jalur distribusi dan kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME. Kebutuhan ini meliputi pembangunan jalur sepanjang 172 km serta kesiapan jaringan niaga dan distribusi yang luas.

PTBA menyatakan kesiapannya untuk menjalankan proyek hilirisasi ini dan telah menarik minat sejumlah investor. Namun, perusahaan mengharapkan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Pada awalnya, proyek ini direncanakan untuk memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun, dengan DME sebagai alternatif energi bersih yang kompetitif untuk menggantikan LPG. Namun, pada Februari 2023, Air Products, mitra penyedia teknologi yang seharusnya membangun dan mengoperasikan fasilitas produksi DME, mengundurkan diri dari proyek ini, sehingga skema hilirisasi belum dapat diwujudkan.