Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan adanya penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi pada kuartal pertama tahun 2025. Data menunjukkan bahwa hingga akhir Maret 2025, realisasi PNBP dari ketiga sektor ini mencapai Rp 1,99 triliun, mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa kontributor terbesar dalam PNBP ini berasal dari sektor kehutanan. Namun, sektor ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Realisasi PNBP dari sektor kehutanan tercatat sebesar Rp 1,46 triliun, atau turun 6,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran dana reboisasi (DR) dan provinsi sumber daya hutan (PSDH). Kondisi ini dipicu oleh penurunan harga kayu bulat di pasaran, yang menyebabkan para pengusaha menunda penebangan kayu.

Sektor kelautan dan perikanan juga mengalami kontraksi. Realisasi PNBP dari sektor ini mencapai Rp 212,1 miliar, turun 0,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pungutan hasil perikanan. Penurunan hasil produksi yang didaratkan di pelabuhan selama periode Januari-Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 menjadi faktor utama penyebab penurunan ini.

Selanjutnya, sektor panas bumi mencatat penurunan yang paling signifikan. Realisasi PNBP dari sektor ini mencapai Rp 313,2 miliar, terkontraksi sebesar 27,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan setoran bagian pemerintah (SBP) sebesar 68% di seluruh wilayah kerja panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy. Peningkatan biaya operasional yang signifikan menjadi penyebab utama penurunan SBP ini.

Secara keseluruhan, target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 513,64 triliun. Hingga 31 Maret 2025, realisasi PNBP mencapai Rp 115,9 triliun, atau 22,6% dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor guna mencapai target PNBP yang telah ditetapkan.