Di tengah gemuruh politik, gelombang kebijakan populis terus mencuri perhatian. Kebijakan-kebijakan ini, yang seringkali menjanjikan solusi cepat dan mudah bagi masalah kompleks, memicu perdebatan sengit tentang efektivitas, etika, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Salah satu contoh yang mencolok adalah serangkaian kebijakan kontroversial yang diusung oleh seorang Gubernur. Kebijakan-kebijakan ini, yang meliputi pengiriman siswa bermasalah ke pelatihan militer dan insentif vasektomi bagi pria kurang mampu sebagai syarat bantuan sosial, segera menuai kritik keras. Para pengkritik berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ini bukan hanya gagal mengatasi akar masalah yang mendasarinya, tetapi juga berpotensi melanggar hak individu dan mengabaikan prinsip-prinsip kepakaran dalam pengambilan keputusan.

Kontroversi Kebijakan Populis

• Pelatihan Militer untuk Siswa Bermasalah: Alih-alih mengatasi akar penyebab kenakalan remaja, seperti masalah keluarga, tekanan teman sebaya, atau masalah kesehatan mental, kebijakan ini mengandalkan pendekatan militeristik yang keras. Para ahli berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan memperburuk masalah perilaku, alih-alih menciptakan perubahan positif.
• Insentif Vasektomi untuk Pria Kurang Mampu: Kebijakan ini memicu kekhawatiran serius tentang hak reproduksi dan kebebasan individu. Para pengkritik berpendapat bahwa menawarkan insentif untuk prosedur medis permanen berdasarkan status sosial ekonomi adalah bentuk diskriminasi dan melanggar hak individu untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri.

Matinya Kepakaran

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan tren yang lebih luas dari mengabaikan kepakaran dalam pengambilan keputusan publik. Dalam bukunya The Death of Expertise, Tom Nichols berpendapat bahwa populisme telah menyebabkan erosi kepercayaan pada para ahli dan pengetahuan ilmiah. Akibatnya, para pembuat kebijakan semakin tergoda untuk mengedepankan solusi populis yang menarik bagi emosi publik, bahkan jika solusi tersebut tidak didukung oleh bukti atau analisis yang cermat.

Bahaya Populisme

Para kritikus memperingatkan bahwa populisme dapat merusak demokrasi dengan mengutamakan popularitas jangka pendek daripada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan pengambilan keputusan yang rasional. Kebijakan populis seringkali gagal mengatasi akar masalah dan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan-kebijakan yang digagas oleh Gubernur ini menjadi contoh bagaimana populisme dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun kebijakan-kebijakan ini mungkin tampak efektif dalam meraih simpati publik, namun berisiko menciptakan masalah jangka panjang yang lebih besar.

Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, psikolog, kriminolog, dan analis kebijakan publik telah mengkritik kebijakan-kebijakan ini karena tidak didasarkan pada riset yang cermat dan berpotensi memperburuk masalah yang ada.

Alih-alih mengandalkan solusi cepat dan mudah yang didorong oleh populisme, para pembuat kebijakan harus memprioritaskan pendekatan berbasis bukti yang mempertimbangkan kompleksitas masalah sosial dan menghormati hak-hak individu. Hanya dengan begitu kita dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar efektif dan berkelanjutan yang melayani kepentingan semua warga negara.

Saatnya untuk beristirahat dari euforia kebijakan instan ini dan mulai merumuskan kebijakan dengan lebih banyak pertimbangan dan kedalaman. Mungkin kita tidak akan melihat perubahan instan, tetapi setidaknya kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengandalkan suara keras dan efek sensasional, melainkan didasarkan pada riset yang memadai dan pertimbangan matang.