Puluhan karyawan PT Sumekar, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi laut di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas penunggakan gaji yang telah berlangsung selama hampir dua tahun. Aksi ini berdampak pada operasional kapal dan berpotensi mengganggu kelancaran transportasi laut di wilayah kepulauan.

Masalah penunggakan gaji ini telah membebani 54 karyawan PT Sumekar sejak tahun 2021 hingga April 2025. Total tunggakan gaji mencapai sekitar Rp 3 miliar. Keterlambatan pembayaran gaji ini menimbulkan kesulitan ekonomi bagi para karyawan dan keluarga mereka. Pola pembayaran gaji yang tidak teratur, terkadang tiga hingga empat bulan sekali, semakin memperparah keadaan.

Selain masalah gaji, karyawan juga dihadapkan pada masalah lain, yaitu tunggakan iuran BPJS Kesehatan selama sembilan bulan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus membayar sendiri. Hal ini menambah beban finansial bagi karyawan yang sudah kesulitan akibat tidak menerima gaji secara teratur.

Aksi mogok kerja ini juga dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III. Akibatnya, kapal tersebut tidak dapat beroperasi selama tiga pekan terakhir. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran transportasi laut ke wilayah kepulauan, yang bergantung pada layanan kapal tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini dan berencana untuk menindaklanjuti masalah ini dengan memanggil pihak-pihak terkait. DPRD Sumenep akan memanggil Pemerintah Kabupaten Sumenep dan manajemen PT Sumekar untuk membahas masalah ini dan mencari solusi yang terbaik bagi para karyawan. DPRD Sumenep menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak karyawan, terutama karena PT Sumekar adalah BUMD yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal kesejahteraan karyawan.

Aksi mogok kerja ini merupakan puncak kekecewaan karyawan atas ketidakpastian ekonomi yang mereka alami akibat penunggakan gaji. Mereka berharap agar pihak terkait segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai karyawan terpenuhi. Situasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dalam menjalankan sebuah perusahaan, terutama BUMD yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.