Gelombang PHK massal dan kebangkrutan membayangi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional. Kekhawatiran ini mencuat seiring dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Benang Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY). Kalangan pengusaha TPT menilai kebijakan ini akan menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan industri.

POY dan DTY merupakan komponen krusial dalam rantai produksi tekstil berbasis poliester. Ketergantungan industri terhadap bahan baku ini sangat tinggi. Jika BMAD diberlakukan, harga POY dan DTY akan melonjak drastis. Kenaikan harga bahan baku akan berdampak langsung pada biaya produksi tekstil secara keseluruhan. Akibatnya, produk tekstil dalam negeri akan semakin sulit bersaing dengan produk impor yang harganya lebih kompetitif.

"Industri TPT saat ini tengah berjuang menghadapi serbuan produk tekstil asing. Wacana kenaikan BMAD untuk POY dan DTY ini bagaikan menambah beban di atas beban yang sudah berat. Ini akan menjadi malapetaka bagi industri TPT dalam negeri," ujar seorang sumber dari kalangan industri, Kamis (8/5/2025).

Lebih lanjut, sumber tersebut menegaskan bahwa benang, dalam bentuk apapun, merupakan fondasi utama industri tekstil. Pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau, bukan malah menerapkan kebijakan yang kontraproduktif seperti BMAD. Kenaikan harga benang akibat BMAD akan memicu efek domino yang merugikan. Pabrik-pabrik tekstil terancam gulung tikar karena tidak mampu menjual kain dengan harga yang bersaing. Ujung-ujungnya, ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Industri TPT merupakan salah satu sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika industri ini mengalami kemunduran, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali rencana pemberlakuan BMAD untuk POY dan DTY. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk mencari solusi terbaik yang dapat melindungi kepentingan semua pihak.