Keterlambatan implementasi subsidi motor listrik hingga Mei 2025 telah memicu gelombang ketidakpastian di kalangan produsen dan konsumen di Indonesia. Pemerintah didesak untuk segera mengumumkan keputusan final terkait skema subsidi, yang kabarnya akan dialihkan menjadi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), menggantikan subsidi langsung sebesar Rp 7 juta per unit yang berlaku pada tahun 2023-2024.

Kondisi ini berdampak signifikan pada pasar motor listrik. Banyak calon pembeli memilih untuk menunda pembelian, berharap harga akan turun setelah subsidi diberlakukan. Penundaan ini menyebabkan penurunan penjualan di berbagai produsen motor listrik, menghambat pertumbuhan industri yang sedang berkembang.

Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron, menyampaikan bahwa subsidi sangat dinantikan oleh konsumen dan produsen. Namun, jika subsidi tidak dapat diberikan, ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian agar konsumen tidak terus menunda pembelian.

Irwan Tjahaja, CEO PT Swap Energi Indonesia, menekankan pentingnya kepastian dari pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak membiarkan masyarakat terus menunggu dalam ketidakpastian. Jika subsidi tidak dapat diberikan, pemerintah harus secara terbuka mengumumkannya agar konsumen tidak lagi berharap.

Agung Pamungkas, CEO PT Tangkas Motor Listrik, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Ia mengkritik perubahan regulasi yang membingungkan dan menilai bahwa Kementerian Perindustrian terlihat tidak siap dalam menjalankan program subsidi.

Agung Pamungkas, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Aismoli dan Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Motor Listrik Kadin, menambahkan bahwa masyarakat seolah didorong untuk menahan diri dari membeli motor listrik karena janji subsidi yang tidak kunjung terealisasi.

Industri motor listrik mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan, bukan hanya janji subsidi. Kepastian sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar, mendukung keberlanjutan bisnis, dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian utama:

• Ketidakpastian Subsidi: Penundaan implementasi subsidi motor listrik menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan produsen.
• Penurunan Penjualan: Calon pembeli menunda pembelian, mengakibatkan penurunan penjualan motor listrik.
• Desakan Kepastian: Produsen meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian terkait skema subsidi.
• Kritik Regulasi: Perubahan regulasi yang membingungkan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan program subsidi menjadi sorotan.
• Kepercayaan Pasar: Kepastian subsidi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendukung pertumbuhan industri motor listrik.

Para pelaku industri kini menyuarakan perlunya kejelasan lebih dari sekadar bantuan finansial. Bagi mereka, stabilitas kebijakan merupakan fondasi utama untuk memelihara keyakinan konsumen, menjamin kesinambungan usaha, dan mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik di seluruh Indonesia.