Penjualan Motor Listrik Terhambat Ketidakjelasan Insentif Pemerintah

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Industri motor listrik nasional tengah menghadapi tantangan serius akibat ketidakpastian kelanjutan program subsidi kendaraan listrik. Kondisi ini dilaporkan berdampak signifikan terhadap penurunan minat beli konsumen dan berimbas pada anjloknya angka penjualan motor listrik.

Seorang pelaku industri, Tekno, mengungkapkan kekhawatirannya terkait situasi ini. "Animo masyarakat terhadap motor listrik saat ini cenderung menurun," ujarnya. Keraguan konsumen dipicu oleh belum adanya kejelasan mengenai keberlanjutan insentif yang diharapkan dapat meringankan beban biaya pembelian.

"Ketidakpastian mengenai ada atau tidaknya subsidi ini membuat banyak konsumen menunda keputusan pembelian," lanjut Tekno. Ia menekankan betapa pentingnya informasi yang jelas dan pasti mengenai kelanjutan insentif bagi konsumen dan pelaku industri. Kepastian ini, menurutnya, krusial bagi perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang efektif.

Dampak Signifikan pada Penjualan

Tekno mengungkapkan bahwa penjualan motor listrik Polytron mengalami penurunan tajam. "Penurunan penjualan hingga saat ini mencapai sekitar 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya.

Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat tahun ini sudah berjalan hampir setengah tahun, namun status kebijakan insentif pembelian motor listrik masih belum jelas. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian yang merugikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah Masih Merumuskan Kebijakan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkonfirmasi bahwa pihaknya masih terus menggodok aturan mengenai subsidi motor listrik. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa pembahasan aturan subsidi motor listrik masih berlangsung secara internal di pemerintah.

Namun, Agus belum dapat memberikan detail mengenai skema subsidi yang sedang dirumuskan. Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga langsung atau diskon sebesar Rp 7 juta. Saat ini, terdapat wacana perubahan skema menjadi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). "Semuanya masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan," ungkapnya.

Ketidakpastian ini menjadi perhatian utama bagi para pelaku industri motor listrik. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait keberlanjutan subsidi agar dapat kembali meningkatkan minat beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.