Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menteri Desa, Yandri Susanto, menyatakan komitmennya untuk mengkaji secara mendalam skema pemberian tunjangan yang lebih baik bagi para anggota BPD.

Hal ini diungkapkan Yandri saat menghadiri acara peringatan Dies Natalis ke-26 BPD di Serang, Banten. Kehadirannya di acara tersebut menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap peran penting BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam kesempatan itu, Yandri didampingi oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, serta perwakilan dari organisasi perangkat desa seperti Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Desa Bersatu.

Yandri mengakui bahwa anggota BPD, bersama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, merupakan garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Ia menyadari bahwa seringkali para perangkat desa harus berkorban secara finansial demi memastikan program-program desa dapat terlaksana dengan baik. Pengakuan ini menjadi dasar bagi komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota BPD.

Dalam dialog dengan anggota BPD yang hadir, Yandri menerima berbagai aspirasi terkait dengan tunjangan dan kesejahteraan. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan kajian komprehensif mengenai skema tunjangan yang paling sesuai. Beberapa opsi yang dipertimbangkan termasuk penerapan batas bawah tunjangan, atau bahkan mengacu pada persentase tertentu dari Siltap (Penghasilan Tetap) kepala desa. Pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan secara intensif di tingkat kementerian terkait.

Yandri menegaskan bahwa Kemendes PDTT akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan anggota BPD. Ia meyakini bahwa dengan tujuan dan niat yang baik, harapan para anggota BPD untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak akan tercapai. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh anggota BPD atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam memajukan desa-desa di seluruh Indonesia.

Berikut adalah point penting dalam berita ini:

• Komitmen Pemerintah: Menteri Desa berjanji meningkatkan kesejahteraan anggota BPD.
• Pengakuan Peran Penting: BPD diakui sebagai ujung tombak pemerintahan desa.
• Kajian Skema Tunjangan: Pemerintah akan mengkaji formula tunjangan yang lebih baik.
• Aspirasi Anggota BPD: Tunjangan dan kesejahteraan menjadi fokus aspirasi yang disampaikan.
• Dukungan Penuh: Kementerian Desa memberikan dukungan penuh untuk kemajuan desa.