Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah proaktif untuk merealisasikan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan efektif pada tahun 2026. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyusun rencana aksi komprehensif guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, menyampaikan bahwa rencana aksi ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, identifikasi dan penetapan jalur-jalur logistik utama yang akan menjadi fokus pengawasan. Jalur-jalur ini akan memiliki kriteria khusus terkait jenis dan dimensi kendaraan yang diizinkan melintas. Kedua, penentuan lokasi strategis untuk pemasangan teknologi Weight In Motion (WIM). Teknologi ini akan berfungsi untuk mengukur berat dan dimensi kendaraan secara dinamis, tanpa mengganggu arus lalu lintas. Ketiga, penyusunan skema insentif dan disinsentif yang akan diterapkan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi ODOL.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Perumahan Rakyat, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai target Zero ODOL 2026. Pemerintah menyadari bahwa kondisi di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pendekatan yang diterapkan juga perlu disesuaikan. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah untuk menguji dan menyempurnakan formula yang paling efektif, baik secara umum maupun spesifik untuk masing-masing daerah.

Penguatan Sistem Teknologi dan Pengawasan

Selain penyusunan rencana aksi, pemerintah juga akan memperkuat sistem teknologi yang sudah ada, seperti WIM. Data yang diperoleh dari WIM akan diintegrasikan dengan sistem elektronik, sehingga penindakan terhadap pelanggaran ODOL dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Pemerintah juga berencana menerapkan teknologi serupa di kawasan-kawasan industri, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang keluar dari kawasan industri telah memenuhi standar dimensi dan berat yang ditetapkan.

Dampak Negatif ODOL dan Kerugian Negara

Permasalahan kendaraan ODOL telah lama menjadi perhatian pemerintah. Kendaraan yang melebihi dimensi dan beban seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa negara harus mengalokasikan anggaran yang besar setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat kendaraan ODOL. Dengan implementasi kebijakan Zero ODOL, diharapkan angka kecelakaan dan kerusakan jalan dapat ditekan secara signifikan, sehingga menghemat anggaran negara dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Rapat Koordinasi dan Langkah Selanjutnya

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur sebelumnya telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan angkutan barang ODOL. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana aksi dan implementasi kebijakan Zero ODOL 2026.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya mencapai Zero ODOL 2026:

• Penetapan jalur logistik utama dengan kriteria khusus
• Pemasangan teknologi WIM di lokasi strategis
• Penyusunan skema insentif dan disinsentif
• Penguatan sistem teknologi dan pengawasan
• Penerapan teknologi di kawasan industri
• Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
• Pelaksanaan proyek percontohan (pilot project)

Dengan langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi, pemerintah optimis dapat mencapai target Zero ODOL pada tahun 2026, sehingga menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.