Sektor perhotelan di Jawa Barat tengah menghadapi tantangan berat akibat penurunan tingkat hunian yang signifikan. Kondisi ini memaksa pengusaha untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian, termasuk pengurangan jam kerja bagi sekitar 3.000 karyawan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel di wilayahnya hanya mencapai sekitar 35 persen, jauh di bawah ambang batas normal operasional yang idealnya berada di atas 50 persen.

"Tekanan ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penyelenggaraan acara di hotel menjadi faktor utama penyebab penurunan okupansi ini," ujar Dodi. Beban operasional, terutama biaya tenaga kerja yang mencapai 26 persen dari total pengeluaran, semakin memperberat situasi. Untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha hotel memilih untuk mengurangi jam kerja karyawan tetap, dengan harapan dapat mempertahankan tenaga kerja mereka di tengah kondisi yang sulit.

Situasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan hotel. Banyak pekerja yang kini hanya bekerja tiga hingga empat hari dalam seminggu. Selain itu, kontrak kerja karyawan harian dan kontrak juga banyak yang tidak diperpanjang.

Beberapa hotel di Jawa Barat bahkan terpaksa menutup operasional mereka. Di wilayah Bogor, setidaknya dua hotel telah menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan PHK terhadap puluhan karyawan. Sementara itu, hotel-hotel lain di berbagai daerah juga melakukan pengurangan pekerja sebagai upaya untuk menekan biaya.

PHRI Jawa Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satu usulan yang diajukan adalah penundaan pembayaran pajak, yang diharapkan dapat meringankan beban operasional hotel dan mencegah penutupan lebih lanjut. Usulan ini diajukan mengingat pendapatan hotel yang merosot tajam, sementara kewajiban pembayaran kredit bank tetap berjalan.

Ketua PHRI Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja, turut mengamini kondisi sulit yang dihadapi sektor perhotelan. Ia menyoroti beban pajak yang memberatkan di tengah penurunan pendapatan yang drastis. "Situasi ini memang tidak ideal, namun kami tidak menyerah dan terus berupaya mencari solusi," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, cadangan pangan, serta program prioritas lainnya yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, berdampak pada pengurangan kegiatan pemerintah yang biasanya diselenggarakan di hotel, sehingga memperburuk kondisi sektor perhotelan.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor perhotelan di Jawa Barat:

• Penurunan tingkat hunian hotel
• Tekanan ekonomi global
• Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
• Beban operasional yang tinggi
• Persaingan yang ketat

Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

• Promosi pariwisata yang lebih gencar
• Pemberian insentif kepada sektor perhotelan
• Pengembangan produk dan layanan baru
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia
• Kerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya