Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan tidak melanjutkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai gantinya, pemerintah akan meluncurkan sebuah inisiatif yang lebih komprehensif bernama 'Inpres Sapu Jagat'.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa rencana penerbitan inpres baru ini telah melalui proses pembahasan intensif selama beberapa bulan terakhir. Namun, atas saran dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, program tersebut mengalami perubahan signifikan.

"Awalnya, kami telah menyiapkan Inpres Jalan Daerah, namun kemudian Pak Andi Darmawan Aras menyarankan untuk menariknya dan menggabungkannya dengan program lain," ujar Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. "Hasilnya adalah 'Inpres Sapu Jagat', yang mencakup berbagai aspek infrastruktur seperti jalan, sanitasi, pengelolaan sampah, dan air minum."

Dengan adanya perubahan ini, program-program sektoral seperti Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Air Limbah Domestik (AMAL) tidak akan berdiri sendiri lagi. Pembangunan proyek di daerah akan diintegrasikan ke dalam Inpres Infrastruktur Daerah (IID).

Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Kementerian PU telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk melanjutkan program IJD pada tahun 2025. Persiapan-persiapan untuk implementasi program tersebut juga telah dilakukan secara matang.

Ketika ditanya mengenai potensi penurunan anggaran untuk perbaikan jalan daerah setelah perubahan ini, Dody enggan memberikan komentar detail. Ia menyatakan bahwa angka anggaran akan sangat bergantung pada pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Saya tidak bisa memberikan angka pasti saat ini, karena masih ada pembahasan intensif dengan Bappenas," jelas Dody. "Nilai anggaran akan ditentukan setelah Inpres Sapu Jagat selesai disusun dan ada pedoman pelaksanaan dari Bappenas."

Program IJD sebelumnya bertujuan untuk menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan daerah di seluruh Indonesia melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang melatarbelakangi penerbitan kebijakan ini adalah viralnya isu 'Jalan Lampung Dajjal' yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Kementerian PU telah mengusulkan anggaran Rp 15 triliun untuk pelaksanaan program IJD pada tahun 2025, sama dengan usulan anggaran pada tahun 2024. Dody juga menyatakan optimisme bahwa Kementerian PU telah lebih siap dalam menjalankan program ini, mengingat pengalaman pelaksanaan selama hampir 2 tahun di masa pemerintahan sebelumnya.

"Dari sisi panduan pelaksanaan, kami sudah lebih siap," kata Dody. "Tinggal Inpres-nya diperbarui, kemudian kami akan berdiskusi lagi dengan Menteri Keuangan mengenai alokasi anggaran awal."

Implikasi dari perubahan strategi ini masih belum sepenuhnya jelas. Namun, dengan menggabungkan berbagai aspek infrastruktur ke dalam satu program, pemerintah berharap dapat mencapai pembangunan yang lebih holistik dan terintegrasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

• Fokus Baru Pemerintah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalihkan fokus dari program sektoral ke pendekatan yang lebih terintegrasi.
• Inpres Sapu Jagat Program baru ini mencakup berbagai aspek infrastruktur seperti jalan, sanitasi, pengelolaan sampah, dan air minum.
• Integrasi Pembangunan Daerah Program-program sektoral diintegrasikan ke dalam Inpres Infrastruktur Daerah (IID) untuk pembangunan yang lebih holistik.
• Anggaran dan Implementasi Anggaran untuk perbaikan jalan daerah akan dibahas lebih lanjut dengan Bappenas setelah Inpres Sapu Jagat selesai disusun.
• Tujuan Program IJD Program ini bertujuan untuk menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan daerah di seluruh Indonesia.