Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengalihkan fokus pembicaraan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, dari isu krusial pekerja migran Indonesia (PMI) ke agenda yang lebih umum, yakni penguatan kerja sama antara parlemen kedua negara dalam mendukung kebijakan pemerintah masing-masing. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (7/5/2025).

Puan Maharani menjelaskan bahwa diskusi dengan Hun Sen lebih menitikberatkan pada upaya parlemen untuk mendukung dan menyelaraskan diri dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini disetujui oleh Presiden Senat Kamboja, yang menekankan pentingnya dukungan parlemen dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, Puan lebih banyak mendengarkan paparan Hun Sen mengenai situasi terkini di Kamboja. Selain itu, dibahas pula perkembangan positif dalam hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. Puan menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Kamboja semakin erat, tercermin dari peningkatan signifikan dalam kerja sama ekonomi yang mencapai hampir 1 miliar Dolar AS. Kerja sama di bidang pertahanan juga mengalami peningkatan yang menggembirakan.

"Beliau (Hun Sen) berharap bahwa semua kerja sama dan hubungan yang sudah baik ini bisa terus dilanjutkan," ujar Puan, menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan di masa depan.

Keputusan Puan untuk tidak membahas isu PMI secara spesifik cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya ia menyatakan akan mengangkat topik perlindungan PMI di Kamboja dalam pertemuan tersebut. Puan menekankan pentingnya isu ini di tengah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja.

Sebelumnya, Puan juga menyinggung laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja mengenai lonjakan kasus WNI bermasalah di negara tersebut. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 3.310 kasus pada tahun 2024, melonjak 60 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Sebagian besar kasus tersebut terkait dengan WNI yang terlibat dalam pekerjaan online scam, termasuk judi online. KBRI Kamboja juga mencatat adanya 92 kasus kematian WNI sepanjang tahun 2024, meningkat 24,3 persen dari tahun sebelumnya.

Berikut beberapa poin penting yang sebelumnya ingin dibahas Puan terkait isu PMI di Kamboja:

• Perlindungan terhadap WNI, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI)
• Peningkatan kasus TPPO dan judi online yang melibatkan WNI
• Lonjakan kasus WNI bermasalah di Kamboja
• Kasus kematian WNI yang meningkat

Dengan tidak membahas isu PMI secara mendalam dalam pertemuan dengan Presiden Senat Kamboja, Puan Maharani memilih fokus pada penguatan kerja sama bilateral secara umum, meninggalkan pertanyaan mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI di Kamboja.