Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah kabar yang beredar luas mengenai penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan di ibu kota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum diberlakukan dan bahkan belum ada keputusan final terkait hal tersebut.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan ERP belum diberlakukan," ujar Syafrin dalam keterangan resminya.

Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap informasi yang beredar di media sosial, yang menyebutkan adanya potensi pungutan biaya antara Rp5.000 hingga Rp19.900 bagi kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan utama di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan tegas membantah narasi tersebut, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta lebih memprioritaskan pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta layanan transportasi publik sebelum mempertimbangkan sistem jalan berbayar. Fokus utama adalah menyediakan alternatif transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.

Beberapa proyek strategis transportasi massal yang sedang dipercepat pengerjaannya antara lain:

• MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI–Kota)
• LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome–Manggarai)
• Perluasan layanan Transjabodetabek

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk menggunakan layanan MRT, LRT, dan Transjakarta. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan klasik di Jakarta, yaitu kemacetan lalu lintas yang parah dan polusi udara yang tinggi.

Saat ini, regulasi pembatasan kendaraan yang masih berlaku adalah sistem Ganjil Genap yang diterapkan di 25 ruas jalan. Kebijakan ini menjadi satu-satunya upaya pembatasan kendaraan yang aktif saat ini.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Jakarta," tegas Syafrin.