Sejumlah Turis Asing Keluhkan Penolakan Hotel di Tiongkok, Reformasi Pariwisata Dipertanyakan

Tiongkok, yang tengah berupaya memulihkan sektor pariwisatanya pasca-pandemi, menghadapi tantangan terkait implementasi kebijakan inklusif terhadap wisatawan mancanegara. Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua hotel menerima tamu asing, laporan dan keluhan dari para turis menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Sejumlah wisatawan dari berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Singapura, dan Rusia, telah berbagi pengalaman kurang menyenangkan mereka di media sosial dan platform ulasan perjalanan. Mereka mengeluhkan penolakan dari beberapa hotel, meskipun otoritas Tiongkok telah melonggarkan aturan visa dan mencabut persyaratan lisensi khusus untuk mengakomodasi turis asing. Keluhan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi pariwisata yang sedang berlangsung.

Upaya pemerintah Tiongkok untuk menarik wisatawan asing memang menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2024, tercatat 131,9 juta kunjungan masuk, meningkat signifikan sebesar 61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pengalaman negatif yang dialami beberapa turis dapat merusak citra Tiongkok sebagai destinasi wisata yang ramah dan inklusif. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat investasi besar yang telah dilakukan untuk mempromosikan pariwisata Tiongkok di kancah internasional.

Menurut Undang-Undang Administrasi Keluar dan Masuk Tiongkok, hotel wajib mendaftarkan tamu asing dan melaporkan informasi mereka ke kepolisian setempat. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, beberapa hotel, terutama hotel bujet dan independen, mungkin menghadapi kendala dalam menerapkan aturan ini karena keterbatasan bahasa, sistem pendaftaran paspor asing yang rumit, dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan terbaru.

Sam Huang, seorang peneliti pariwisata dari Universitas Edith Cowan, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat seringkali tidak sejalan dengan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan yang ada lebih bersifat pedoman daripada mandat yang ditegakkan secara ketat. Hal ini menyebabkan interpretasi dan penerapan yang berbeda-beda di berbagai daerah.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah ini:

• Kendala bahasa: Staf hotel yang tidak fasih berbahasa asing mungkin kesulitan berkomunikasi dengan tamu internasional dan memenuhi kebutuhan mereka.
• Sistem pendaftaran yang rumit: Proses pendaftaran paspor asing dan pelaporan ke polisi dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama bagi hotel yang tidak memiliki sistem yang memadai.
• Kurangnya informasi: Beberapa hotel mungkin belum sepenuhnya memahami peraturan terbaru mengenai akomodasi turis asing.
• Preferensi untuk tamu lokal: Hotel-hotel kecil yang dulunya hanya melayani tamu lokal mungkin belum siap untuk melayani kebutuhan dan harapan turis internasional.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Tiongkok perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan sosialisasi kebijakan pariwisata kepada semua pelaku industri perhotelan, dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi staf hotel untuk melayani tamu asing. Selain itu, investasi dalam teknologi dan sistem yang memudahkan pendaftaran tamu asing juga sangat penting.

Keluhan dari para turis asing ini menjadi pengingat bahwa reformasi pariwisata Tiongkok membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Hanya dengan mengatasi kendala implementasi dan memastikan pelayanan yang ramah dan inklusif, Tiongkok dapat mencapai potensi penuhnya sebagai destinasi wisata kelas dunia.