Organisasi kemasyarakatan Islam terkemuka, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas membantah keterlibatan atau dukungan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini mencuat.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa beredar informasi yang keliru yang mengaitkan kedua organisasi tersebut dengan agenda politik praktis, khususnya terkait pemakzulan Gibran. Anwar Abbas menegaskan bahwa Muhammadiyah dan MUI tetap berpegang pada prinsip netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Fokus utama kedua organisasi adalah memberikan masukan dan mengawal pemerintahan, terutama presiden dan wakil presiden, agar menjalankan pemerintahan yang baik dan berupaya meningkatkan kesejahteraan serta keamanan masyarakat.

"Wacana pemakzulan merupakan ranah politik praktis, dan itu bukan wilayah kerja Muhammadiyah dan MUI," ujar Anwar Abbas. Menurutnya, isu pemakzulan adalah urusan partai politik dan para politisi di parlemen. Muhammadiyah dan MUI menghormati proses politik yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada para politisi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa.

Wacana pemakzulan Gibran ini pertama kali digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum tersebut secara terbuka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Selain itu, forum purnawirawan ini juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Forum Purnawirawan TNI-Polri juga menuntut tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo. Usulan ini ditandatangani oleh ratusan tokoh senior purnawirawan, terdiri dari berbagai pangkat dan angkatan. Beberapa tokoh berpengaruh yang ikut menandatangani petisi ini antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 1988-1993.

Berikut adalah poin-poin tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri:

• Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR RI.
• Pencopotan menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto.
• Penindakan tegas terhadap aparat negara yang loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Muhammadiyah dan MUI sekali lagi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan ini dan akan terus fokus pada upaya pembinaan umat dan pembangunan bangsa yang lebih baik.