Masa depan program subsidi motor listrik berbasis baterai masih menjadi tanda tanya besar, membuat para pelaku industri merasa resah. Budi Setiyadi, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait situasi ini.

Penjualan motor listrik mengalami penurunan signifikan, mencapai angka 20 hingga 40 persen pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Penurunan ini menjadi bukti nyata dampak ketidakpastian kebijakan terhadap pasar.

"Beberapa pernyataan dari para Menteri memang masih memberikan harapan," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/5/2025). "Namun, melihat waktu yang ada, tampaknya sulit untuk merealisasikannya di tahun 2025 ini. Kami hanya membutuhkan kepastian."

Budi menegaskan bahwa industri siap menghadapi berbagai skenario, termasuk jika subsidi tidak dilanjutkan. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan dari pemerintah agar industri tidak terombang-ambing.

"Jika tidak ada, sebenarnya industri siap. Tapi jangan digantung seperti ini. Pembelian jadi terhenti, masyarakat cenderung menunggu dan melihat perkembangan, dan penjualan pun macet. Harapan kami, jika memang ada, agar segera direalisasikan. Yang terpenting, kami ingin kepastian ada atau tidak adanya subsidi," tegasnya.

Sebagai alternatif jika pemerintah belum dapat memberikan kepastian, Budi mengusulkan pemberian insentif non-fiskal bagi pengguna motor listrik. Beberapa contoh insentif non-fiskal yang diusulkan meliputi:

• Pembebasan aturan ganjil-genap
• Penggunaan jalur khusus
• Parkir gratis di lokasi-lokasi tertentu

Budi meyakini bahwa insentif-insentif non-fiskal ini dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik karena memberikan manfaat yang signifikan.

"Kami juga berharap PLN, sebagai garda terdepan dalam penyediaan infrastruktur kendaraan listrik, dapat memperbanyak charging station untuk motor listrik," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pembahasan mengenai subsidi motor listrik masih terus berlangsung. Ia memperkirakan bahwa aturan terkait akan segera dikeluarkan, meskipun skema yang akan diterapkan belum diketahui secara pasti.

"Memang ada kebijakan insentif yang masih belum jalan, masih dalam pembahasan pemerintah. Tetapi saya kira itu hanya tinggal menunggu waktu saja," kata Agus.

Kementerian Perindustrian sebelumnya mengisyaratkan bahwa skema insentif tahun ini kemungkinan akan berbeda dari sebelumnya. Pemerintah mempertimbangkan skema insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), yang serupa dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik, alih-alih memberikan potongan harga langsung sebesar Rp 7 juta.