Di hadapan anggota DPRD se-Indonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Gedung Sate, Bandung, Dedi Mulyadi, tokoh politik Jawa Barat, menyampaikan orasi mengenai problem kesejahteraan yang dialami oleh para wakil rakyat di tingkat daerah, Senin (5/5/2025).

Dalam pidatonya, Dedi menyoroti realitas bahwa banyak anggota DPRD yang terlilit pinjaman bank setelah pelantikan. Akibatnya, dana yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari sangat minim, hanya sekitar Rp 5 juta. Sementara itu, beban sosial sebagai wakil rakyat tetap tinggi dengan kewajiban menerima tamu konstituen setiap hari.

"Kalau kaca ditutup dibilang sombong. Padahal fisikal terbatas, akhirnya cari tambahan dari perjalanan dinas," ungkap Dedi, menggambarkan dilema yang dihadapi anggota DPRD.

Lebih lanjut, Dedi mengkritik mekanisme perjalanan dinas yang dinilainya kurang efisien dan rentan penyimpangan. Ia mencontohkan kasus di mana satu orang melakukan perjalanan dinas, namun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan mencapai 10. Ironisnya, sebagian besar dana perjalanan dinas tersebut justru dinikmati oleh Sekretariat DPRD, bukan oleh anggota DPRD yang bersangkutan.

"Yang dituduh anggota DPRD lagi," sesal Dedi.

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi mengusulkan pentingnya transparansi kepada publik terkait biaya politik dan struktur tunjangan anggota DPRD. Ia berpendapat, jika honorarium anggota DPRD dikaitkan langsung dengan kinerja dalam rapat-rapat, seperti rapat komisi, paripurna, dan gabungan, maka para wakil rakyat akan lebih termotivasi untuk hadir di kantor, mempelajari, dan mengawal anggaran secara serius.

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai bupati Purwakarta. Saat itu, ia mengirimkan surat kepada presiden dengan tujuan agar kesejahteraan anggota DPRD ditingkatkan demi efektivitas kerja.

"Kalau model pendekatannya begini terus, sampai kapan pun kinerja tidak akan optimal. Kita harus bicara apa adanya. Karena rasa malu bisa dikalahkan rasa butuh," tegas Dedi.

Di akhir pidatonya, Dedi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi anggota DPRD. Ia berjanji akan menyurati Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi yang dialami oleh para wakil rakyat di tingkat daerah.

Namun, Dedi tidak lupa menyisipkan candaan dalam pidatonya. Ia berkelakar bahwa nasibnya lebih baik dari para anggota DPRD yang hadir. Ia juga berharap agar para anggota DPRD dapat menjadi gubernur di daerah masing-masing. Namun, ia mengingatkan agar mereka tidak mencoba untuk maju sebagai gubernur di Jawa Barat, karena menurutnya, akan berat untuk mengalahkannya.

"Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya," canda Dedi yang disambut gelak tawa para hadirin.