Pemerintah Indonesia tengah merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang bertujuan untuk mengatasi masalah kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Inisiatif ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sebuah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diadakan di Jakarta Pusat.

AHY menyoroti bahwa kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas, dengan kontribusi mencapai 10,5 persen. Angka ini diikuti oleh kendaraan angkutan orang (8 persen) dan mobil penumpang (2,4 persen). Selain membahayakan keselamatan, praktik ODOL juga merugikan negara karena mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kerugian akibat kerusakan jalan mencapai Rp 43,45 triliun per tahun.

Namun, penerapan pembatasan ODOL bukan tanpa tantangan. Kekhawatiran muncul bahwa biaya logistik untuk sejumlah komoditas dapat meningkat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menguji validitas klaim pelaku usaha yang masih mengandalkan ODOL sebagai solusi logistik yang ekonomis.

"Perdebatan ini berkisar pada keselamatan dan pencegahan kerugian, di satu sisi, dan potensi kenaikan biaya angkut barang di sisi lain. Klaim bahwa biaya angkut bisa melonjak dua kali lipat tanpa ODOL perlu diverifikasi," ujar AHY.

Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan baru. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Target pemerintah adalah mencapai Zero ODOL pada tahun 2026. Rencananya, implementasi akan dimulai pada tahun 2025, dengan harapan pada tahun berikutnya dan seterusnya, Indonesia bebas dari kendaraan ODOL.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari pembatasan ODOL. Kajian ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan yang tepat dan memastikan kelancaran distribusi barang serta menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL. Hal ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, dinas perhubungan, dan asosiasi pengusaha.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan Perpres baru ini adalah:

• Keselamatan: Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan ODOL.
• Infrastruktur: Melindungi dan memelihara kualitas jalan nasional.
• Ekonomi: Meminimalkan dampak negatif terhadap biaya logistik dan daya saing industri.
• Keadilan: Menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Melalui Perpres baru ini, diharapkan masalah ODOL dapat diatasi secara komprehensif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.