Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait lambatnya penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini baru mencapai sekitar tiga persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya penyerapan adalah jumlah penerima manfaat yang masih terbatas pada tahap awal implementasi program. Pada tiga bulan pertama, program MBG baru menjangkau tiga juta orang. BGN menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi enam juta orang mulai bulan Mei, Juni, dan Juli. Diharapkan target ini dapat tercapai pada akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) juga menjadi kendala. Saat ini, baru dua ribu orang yang telah menyelesaikan pelatihan, sementara 30.000 orang lainnya masih dalam proses pendidikan. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran BGN berbanding lurus dengan jumlah penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat, semakin besar pula penyerapan anggaran.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Dadan menekankan tiga faktor kunci keberhasilan program MBG, yaitu:

• Anggaran
• Sumber daya manusia (SDM)
• Infrastruktur

Saat ini, operasional program MBG didukung oleh 1.286 mitra, yang seluruhnya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BGN berencana membangun 1.542 SPPG, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Proses tender diperkirakan akan dimulai pada akhir bulan ini dan selesai pada bulan Agustus. Pembangunan infrastruktur ini harus sejalan dengan ketersediaan SDM. BGN memperkirakan bahwa pada bulan Agustus, kebutuhan SDM akan terpenuhi, sehingga 7.000 SPPG dapat dibuka dan melayani lebih dari 20 juta orang. Jika target ini tercapai, penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp 7 triliun per bulan. Pada bulan September 2025, BGN menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi 40 juta orang, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara telah meminta BGN untuk mempercepat realisasi belanja program MBG, yang hingga 29 April 2025 baru mencapai Rp 2,3 triliun. Realisasi belanja MBG pada bulan Februari tercatat sebesar Rp 300 miliar, sehingga penyaluran belanja pada bulan Maret dan April mencapai Rp 2 triliun, atau masing-masing sebesar Rp 1 triliun per bulan.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program MBG dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BGN untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan memperluas jangkauan program.