Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan tingkat tinggi ini akan memfokuskan pembahasan pada isu krusial terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini menghadapi tantangan serius, termasuk maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online yang meresahkan.

Dalam keterangan resminya, Puan Maharani menegaskan urgensi perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), terutama para pekerja migran yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan. Beliau menyampaikan keprihatinannya atas laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah WNI yang terlibat dalam masalah hukum di negara tersebut.

Data yang diterima oleh Puan Maharani menunjukkan bahwa jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja mencapai 3.310 kasus pada tahun 2024. Angka ini mengalami lonjakan drastis, meningkat hingga 60 kali lipat dibandingkan dengan data tahun 2020. Mayoritas kasus tersebut, sekitar 75 persen, berkaitan dengan WNI yang terlibat atau menjadi korban pekerjaan online scam, termasuk judi online yang semakin merajalela. Selain itu, KBRI Kamboja juga mencatat adanya 92 kasus kematian WNI sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menyikapi situasi yang semakin memprihatinkan ini, Puan Maharani menekankan bahwa permasalahan ini tidak lagi sebatas isu domestik, melainkan telah menjadi darurat kawasan yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif. Oleh karena itu, beliau berharap agar hubungan bilateral antara DPR RI dan parlemen Kamboja dapat semakin dipererat melalui kunjungan Hun Sen, sehingga kedua negara dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam melindungi WNI dan mengatasi kejahatan transnasional.

"Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global," ujar Puan Maharani.

Sebelumnya, pada Senin, 5 Mei 2025, Hun Sen juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama dalam mengatasi kejahatan transnasional, khususnya penipuan online. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum dalam mengatasi kejahatan transnasional, baik dalam kerangka bilateral maupun regional ASEAN, khususnya terkait jaringan online scamming dan penyalahgunaan obat-obatan.