Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah memacu realisasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Konservasi Laut. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi laut dan pengawasan ekosistem maritim yang tersebar di berbagai wilayah Kepri.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa BLUD ini akan dikembangkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah ada. Proses peningkatan status kelembagaan akan dipercepat untuk merealisasikan target pembentukan BLUD pada tahun ini. Menurutnya, keberadaan BLUD akan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta lembaga konservasi lainnya dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Kepri yang kaya akan sumber daya.

Kepri saat ini memiliki kawasan konservasi seluas sekitar tiga juta hektare yang meliputi lima kabupaten, termasuk Batam, Lingga, dan Anambas. Kawasan ini memiliki ekosistem penting seperti:

• Hutan mangrove
• Padang lamun (sea grass)
• Terumbu karang

Ekosistem ini memegang peranan vital dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati laut. Wagub menyoroti pentingnya padang lamun yang memiliki kemampuan menyimpan biokarbon hingga 70 persen. Kemampuan ini memberikan kontribusi besar dalam mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah daerah juga akan menggandeng berbagai pihak dalam program konservasi, termasuk universitas dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan Pokmaswas dianggap krusial agar upaya konservasi berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial. Pemerintah daerah berupaya menciptakan sinergi antara masyarakat, Pokmaswas, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan laut.

Selain manfaat ekologis, kawasan konservasi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang dan lamun menjadi habitat penting bagi ikan dan biota laut lainnya yang mendukung sektor perikanan dan pariwisata. Ekosistem yang sehat meningkatkan populasi ikan, sehingga meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.