Kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 4,87%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi perlambatan ini dengan menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik atas capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah angka 5%.

Luhut menjelaskan bahwa fenomena serupa pernah terjadi pada masa transisi pemerintahan di tahun 2014. Saat itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II juga mengalami penurunan di bawah 5%. Menurutnya, perlambatan ekonomi adalah hal yang lazim terjadi dalam periode penyesuaian seperti ini. Ketidakpastian ekonomi global, yang dipicu oleh perang tarif antara Amerika Serikat dan China, turut memperburuk situasi.

"Pertumbuhan ekonomi kita sedikit di bawah dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya dalam suatu proses transisi pemerintahan bisa saja terjadi. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu dikhawatirkan," ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa kontraksi konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi saat ini. Kendati demikian, pemerintah telah mengidentifikasi masalah ini dan tengah berupaya mencari solusi. Percepatan belanja negara, menurut Luhut, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Program Makan Bergizi (MBG) diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mengakselerasi belanja negara. Program ini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pedesaan, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal.

Meski demikian, Luhut mengingatkan akan adanya sejumlah tantangan lain yang perlu diwaspadai, seperti:

• Perlambatan konsumsi rumah tangga
• Investasi yang belum pulih secara optimal
• Tekanan ekspor akibat kondisi global
• Pertumbuhan wilayah yang belum merata

Tantangan-tantangan ini, menurut Luhut, menjadi pengingat akan pentingnya pemerataan dan percepatan yang harus dijalankan secara simultan.

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang ada. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Karena itu, kita semua perlu menjaga semangat kebersamaan. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting," pungkas Luhut.