Komisi VIII DPR RI menyoroti serius praktik pemberangkatan jemaah haji ilegal yang dilakukan oleh oknum biro perjalanan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama untuk mengambil tindakan tegas terhadap biro perjalanan yang terbukti melanggar hukum, termasuk pencabutan izin operasional.

Abidin Fikri menekankan pentingnya melindungi jemaah haji dari praktik penipuan dan potensi bahaya yang disebabkan oleh travel ilegal. Ia meminta masyarakat untuk lebih waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama. Masyarakat diimbau untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku dapat diproses hukum.

Selain menyoroti masalah travel ilegal, Komisi VIII DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap kesiapan penyelenggaraan haji yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta seluruh pihak yang terlibat. Abidin Fikri memastikan bahwa proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan telah disiapkan dengan matang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, menambahkan bahwa DPR akan melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari masa sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah, hingga pasca kepulangan. Pengawasan ini tidak hanya fokus pada fasilitas, tetapi juga untuk memastikan ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis. Selly Gantina berharap agar catatan evaluasi tahun sebelumnya, termasuk kasus keterlambatan transportasi, tidak lagi terulang.

Selly Gantina juga menyoroti rencana pembangunan ‘kampung haji’ di Arab Saudi sebagai langkah strategis dalam menekan biaya haji. Namun, ia berpandangan masih ada kendala regulasi yang menghambat BPKH untuk melakukan investasi langsung di Saudi. Ia berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel dapat terwujud untuk efisiensi biaya.

Selain itu, Selly Gantina mengingatkan beban biaya haji yang masih tinggi, terutama dari komponen penerbangan. Ia juga menyoroti perbedaan biaya antar-embarkasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Selly Gantina menegaskan pentingnya lobi-lobi diplomatik dengan otoritas Arab Saudi untuk urusan tenda dan lokasi masyair saat puncak haji.

Komisi VIII DPR RI menekankan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan mabrur. Berbagai tantangan dan upaya perbaikan terus dilakukan pemerintah untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur.

Peningkatan Kualitas Layanan Haji

Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan kualitas layanan haji, termasuk penyediaan makanan dengan cita rasa Nusantara, fasilitas ramah lansia, dan pelatihan manasik haji intensif. Pengawasan ketat terhadap maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines juga diperlukan untuk mencegah keterlambatan yang dapat mengganggu jadwal jemaah.

Pengawasan Haji Terpadu

DPR akan melakukan pengawasan terpadu mulai dari persiapan hingga pasca pelaksanaan ibadah haji. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, termasuk transportasi, akomodasi, dan layanan kesehatan, untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji.

Kampung Haji di Arab Saudi

Rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi diharapkan dapat menekan biaya haji dan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia. Namun, kendala regulasi perlu diatasi agar BPKH dapat berinvestasi langsung di Saudi.

Biaya Haji yang Adil

Komisi VIII DPR RI menyoroti perbedaan biaya haji antar-embarkasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Upaya perlu dilakukan untuk menekan biaya penerbangan dan memastikan biaya haji yang lebih terjangkau bagi seluruh jemaah.