Wagub Rano Karno Dorong Pembukaan Lowongan PPSU Tanpa Ijazah untuk Tekan Angka Tawuran di Jakarta Timur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya angka tawuran antar warga di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Setelah melakukan kunjungan lapangan dan berdialog langsung dengan para pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut, Rano Karno menemukan akar permasalahan yang mendasar: kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka putus sekolah. Para pemuda yang ditemui mengaku terlibat tawuran karena kesulitan ekonomi dan ketiadaan prospek masa depan yang jelas.

"Berdasarkan hasil kunjungan saya ke Cipinang, Sabtu lalu (8 Maret 2025), terungkap fakta bahwa banyak pemuda yang terlibat tawuran karena pengangguran dan putus sekolah," ujar Rano Karno saat ditemui di Kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. "Ini bukan sekadar masalah kenakalan remaja, tetapi masalah sosial yang membutuhkan solusi komprehensif." Rano Karno menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan solutif, bukan hanya represif, untuk mengatasi permasalahan ini. Ia berpendapat bahwa penindakan hukum semata tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan terjadinya tawuran.

Sebagai salah satu solusi jangka pendek, Rano Karno mengusulkan perluasan kesempatan kerja, khususnya melalui program PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum). Ia mendorong agar persyaratan pendidikan formal untuk menjadi petugas PPSU dapat lebih fleksibel. "Ke depannya, kami akan mengkaji ulang persyaratan menjadi petugas PPSU. Keterampilan dasar dan kemauan untuk bekerja keras lebih diutamakan daripada ijazah formal. Yang penting adalah mereka mampu membaca dan menulis," jelas Rano Karno. Langkah ini bertujuan untuk membuka akses lapangan kerja bagi mereka yang putus sekolah dan kurang berpendidikan formal, sekaligus memberikan alternatif penghidupan yang lebih layak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penciptaan 500.000 lapangan kerja baru. Program PPSU tanpa persyaratan ijazah menjadi bagian dari strategi tersebut untuk mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kriminalitas, termasuk tawuran. Selain itu, Rano Karno juga berkomitmen untuk mendukung program pendidikan non-formal bagi para pemuda yang putus sekolah agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat," tegas Rano Karno. "Dengan membuka akses lapangan kerja dan memberikan kesempatan pendidikan, kita berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi generasi muda Jakarta." Rano Karno optimistis, program ini akan dapat secara signifikan mengurangi angka tawuran di Jakarta Timur dan wilayah lainnya di Jakarta.

Selain program PPSU, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus berupaya menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor lainnya, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung, untuk mewujudkan Jakarta yang aman dan sejahtera.

Langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah tawuran:

• Membuka 500.000 lapangan kerja baru.
• Merevisi persyaratan menjadi petugas PPSU, tanpa persyaratan ijazah formal.
• Memberikan dukungan bagi warga untuk kembali melanjutkan pendidikan.
• Meningkatkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
• Meningkatkan patroli dan keamanan di wilayah rawan tawuran.