Dewan Kehormatan DPR (MKD) menunjukkan respons cepat terhadap aduan yang melibatkan anggota Komisi X, Ahmad Dhani. Dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama musisi sekaligus politisi ini terkait dengan dua laporan terpisah, yang berpotensi mengarah pada sanksi etik jika terbukti melakukan pelanggaran.

Wakil Ketua MKD DPR, Agung Widyantoro, menegaskan komitmen lembaga untuk segera menindaklanjuti laporan yang masuk. "Kami akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani untuk mendapatkan klarifikasi terkait laporan yang ada," ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Meski belum menetapkan tanggal pasti, Agung mengisyaratkan bahwa proses pemeriksaan akan dipercepat. "Kami berupaya menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Jadwal pemeriksaan bisa saja dilakukan dalam waktu dekat, bahkan mungkin minggu depan. Prinsipnya, semakin cepat selesai, semakin baik," tegasnya.

Laporan pertama terhadap Ahmad Dhani diajukan oleh Presidium KKMP, Joko Priyoski. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan bernada rasis dan seksis yang dilontarkan Ahmad Dhani saat rapat Komisi X bersama Ketua PSSI. Pokok permasalahan terletak pada usulan kontroversial mengenai pernikahan pemain sepak bola naturalisasi berusia lanjut dengan Warga Negara Indonesia (WNI), serta komentar yang dinilai merendahkan fisik pemain naturalisasi.

Laporan kedua diajukan oleh musisi Rayen Pono, yang merasa terhina dengan ucapan Ahmad Dhani yang diduga merendahkan marga Pono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Rayen Pono menganggap ucapan itu sebagai pelanggaran kode etik yang serius.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi dasar laporan terhadap Ahmad Dhani:

• Dugaan Ucapan Rasis dan Seksisi: Laporan dari KKMP terkait komentar Ahmad Dhani dalam rapat dengan Ketua PSSI.
• Dugaan Penghinaan Marga: Laporan dari Rayen Pono terkait ucapan yang dianggap merendahkan marga Pono.
• Pelanggaran Kode Etik: Kedua laporan menuding Ahmad Dhani melanggar kode etik sebagai anggota DPR.

MKD DPR kini berada di bawah tekanan untuk menangani kasus ini dengan cepat dan transparan. Hasil pemeriksaan dan keputusan MKD akan menjadi sorotan publik, mengingat status Ahmad Dhani sebagai figur publik dan anggota parlemen. Sanksi yang mungkin diberikan kepada Ahmad Dhani beragam, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari keanggotaan DPR, tergantung pada beratnya pelanggaran yang terbukti. Masyarakat menantikan bagaimana MKD akan menegakkan etika dan menjaga marwah lembaga legislatif dalam kasus ini.