Tunjangan Kinerja Badan Gizi Nasional Tertunda, Menanti Restu Perpres dari Presiden Terpilih
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini masih menunggu kepastian pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi para pejabat strukturalnya. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan karena lembaga tersebut masih menunggu pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dalam sebuah forum diskusi dengan Komisi IX DPR RI, Dadan mengemukakan bahwa draf Perpres yang mengatur tentang tukin BGN telah berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menandakan proses administrasi yang hampir rampung.
"Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Kemarin saya sudah paraf," ujar Dadan usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Kendati demikian, Dadan mengaku tidak terlalu khawatir dengan penundaan pencairan tukin ini. Ia memahami bahwa BGN merupakan lembaga yang relatif baru dan program prioritas yang tengah digarap, yaitu program makan bergizi gratis, baru akan berjalan efektif pada awal tahun ini. Ia meyakini bahwa tukin yang belum cair akan dirapel setelah Perpres disahkan.
"Ini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya, itu harus dalam bentuk Perpres," tambahnya.
Sebelumnya, Dadan juga sempat menyinggung perihal belum adanya gaji yang diterima oleh seluruh pejabat struktural BGN. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai, dari total alokasi Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk berbagai jenis belanja sepanjang tahun 2025.
"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," ungkap Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI.
Namun, Dadan menjelaskan bahwa BGN telah melakukan pembayaran gaji kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.
Secara keseluruhan, belanja pegawai BGN baru terealisasi sebesar Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang telah terealisasi sebesar Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.
Dadan berharap bahwa pencairan gaji dan tukin bagi seluruh pegawai BGN dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," pungkasnya.