Wagub DKI Jakarta Tawarkan Relokasi ke Rusun Jagakarsa bagi Warga Terdampak Banjir Jakarta Timur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengungsian korban banjir akibat luapan Sungai Ciliwung di SDN Kampung Melayu 01/02 dan Kantor Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respon atas bencana banjir yang kembali melanda wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Rano Karno tidak hanya memberikan bantuan kepada para pengungsi, namun juga menyampaikan tawaran relokasi bagi warga yang terdampak banjir ke rumah susun (rusun) di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Lebih dari sekadar bantuan sementara, Rano Karno melihat relokasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang berulang di kawasan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tawaran relokasi ke rusun Jagakarsa, yang memiliki tiga tower, telah disampaikan langsung kepada warga yang mengungsi. “Saya telah berbincang langsung dengan warga, menawarkan solusi relokasi ke rusun. Ada beberapa warga yang merespon positif tawaran tersebut,” ujar Rano Karno saat ditemui wartawan di lokasi sodetan Ciliwung, Senin (3/3/2025). Rano menekankan pentingnya solusi komprehensif untuk mengatasi masalah ini, dan relokasi merupakan salah satu opsi yang dianggap efektif dan layak dipertimbangkan.

Pengalaman pribadi Rano Karno turut mewarnai pemahamannya akan permasalahan banjir di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah tinggal di dekat lokasi banjir saat kecil, di kawasan Tebet. “Saya memahami kesulitan yang dihadapi warga. Banjir di sini bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan solusi yang lebih permanen, yaitu relokasi ke rusun yang telah disiapkan pemerintah,” imbuhnya. Ia berharap tawaran relokasi ini dapat diterima dengan baik oleh warga yang terdampak, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman di masa mendatang.

Data sementara menunjukan setidaknya 365 jiwa mengungsi di SDN Kampung Melayu 01/02, dengan mayoritas pengungsi merupakan keluarga yang memiliki bayi dan balita. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi dari tawaran relokasi tersebut. Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan pendampingan dan fasilitasi yang memadai bagi warga yang bersedia direlokasi, termasuk dalam proses perpindahan dan adaptasi di lingkungan rusun baru.

Langkah relokasi ini tentunya membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan warga. Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan rusun yang ditawarkan memenuhi standar layak huni dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sementara itu, warga juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan untuk pindah, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan aksesibilitas ke tempat kerja dan pendidikan.

Keberhasilan program relokasi ini tidak hanya bergantung pada tersedianya unit rusun, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada warga terdampak. Transparansi informasi dan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program dan menghindari potensi konflik sosial.

Secara keseluruhan, upaya relokasi yang ditawarkan oleh Wagub DKI Jakarta ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi permasalahan banjir di Jakarta Timur. Semoga upaya ini dapat memberikan solusi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup warga yang selama ini terdampak banjir secara berulang.