Pemerintah Indonesia tengah menyusun serangkaian strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target mencapai 5,2 persen pada tahun 2025. Langkah ini diambil menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,11 persen) maupun kuartal IV 2024 (5,02 persen).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan kebijakan-kebijakan yang bersifat stimulan ekonomi pada kuartal berikutnya. Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan investasi.

Peningkatan Daya Beli

Beberapa langkah yang akan diambil untuk mendongkrak daya beli antara lain:

• Percepatan penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada bulan Mei dan Juni.
• Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
• Peningkatan penyaluran program makan bergizi gratis (MBG).

Insentif seperti diskon tarif listrik dan diskon tiket pesawat saat libur lebaran pada kuartal I belum mampu secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah berharap program-program yang akan dijalankan pada kuartal II akan memberikan dampak multiplier yang lebih besar.

Peningkatan Investasi

Guna menarik investasi, pemerintah berencana untuk:

• Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja.
• Menyederhanakan perizinan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Deregulasi.
• Menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
• Mengimplementasikan kredit investasi untuk industri padat karya.
• Mengoptimalkan capital expenditure Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi kredit investasi untuk industri padat karya juga menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Selain fokus pada daya beli dan investasi, pemerintah juga akan berupaya memitigasi risiko yang timbul dari kebijakan Amerika Serikat dan memperluas pasar ekspor melalui negosiasi tarif serta penyelesaian kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa (EU-CEPA).

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi ke OECD menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisinya di kancah ekonomi global dan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang.