Bank investasi asal Swiss, Credit Suisse, menghadapi konsekuensi hukum atas keterlibatannya dalam skema penggelapan pajak yang melibatkan warga negara Amerika Serikat. Anak perusahaan Credit Suisse, Credit Suisse Services AG, dinyatakan bersalah oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) karena membantu para wajib pajak AS menyembunyikan aset senilai lebih dari US$ 4 miliar, atau sekitar Rp 65,6 triliun, di rekening luar negeri.

Skandal ini terungkap setelah penyelidikan yang mendalam oleh DOJ, yang menemukan bahwa Credit Suisse secara aktif memfasilitasi penghindaran pajak oleh klien-kliennya yang memiliki kekayaan bersih tinggi. Modus operandi yang digunakan termasuk menyembunyikan kepemilikan aset dengan memalsukan catatan dan mengklasifikasikan klien sebagai non-AS. Tindakan ini memungkinkan para wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tepatnya dari tahun 2010 hingga 2021. Kasus ini menjerat sekitar 475 rekening yang dikelola oleh Credit Suisse.

Atas pelanggaran ini, Credit Suisse Services AG dikenakan denda sebesar US$ 511 juta. Selain itu, anak perusahaan dari UBS ini juga menandatangani perjanjian non-penuntutan dengan para jaksa terkait rekening-rekening AS yang dibukukan di Credit Suisse AG Singapura.

DOJ menekankan bahwa Credit Suisse dan UBS diwajibkan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam investigasi yang sedang berlangsung dan secara aktif mengungkapkan informasi apapun yang relevan. Kasus ini sendiri telah menjadi perhatian publik sejak dua tahun lalu, dengan Komite Keuangan Senat yang menemukan bukti keterlibatan Credit Suisse dalam penghindaran pajak oleh warga Amerika yang kaya.

UBS, yang mengakuisisi Credit Suisse pada tahun 2023, menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindakan yang mendasari kasus ini dan tidak menoleransi penghindaran pajak. Pihak UBS juga menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini sejalan dengan upaya mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah lama Credit Suisse secara cepat, adil, dan berimbang, demi kepentingan semua pemangku kepentingan.