Ancaman Premanisme terhadap Investasi Asing: Studi Kasus BYD dan VinFast di Indonesia

Ancaman Premanisme terhadap Investasi Asing di Indonesia: Studi Kasus BYD dan VinFast

Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang cenderung menggunakan cara-cara premanisme menimbulkan kekhawatiran serius terkait iklim investasi di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinannya bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi investor dapat beralih ke negara lain yang dianggap lebih aman dan kondusif.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum KADIN bidang Otonomi Daerah, mengungkapkan bahwa tindakan premanisme ini dapat merusak citra Indonesia di mata investor asing. Contohnya, kasus yang terjadi di pabrik mobil asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, dapat menjadi berita buruk yang sampai ke kantor pusat perusahaan di China. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan negatif bagi calon investor lain, yang mungkin merasa khawatir bahwa setelah mengurus izin dan mengeluarkan biaya, mereka masih harus menghadapi biaya tambahan akibat praktik premanisme. Persaingan dengan negara-negara lain, seperti Vietnam, semakin ketat. Vietnam bahkan menawarkan insentif menarik bagi investor, termasuk penyediaan lahan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menertibkan tindakan premanisme dari ormas-ormas tersebut, termasuk oknum penegak hukum yang terlibat. Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan Vietnam dari sisi populasi yang besar, namun jika masalah non-teknis seperti premanisme tidak dapat diatasi, investor mungkin akan memilih Vietnam, yang merugikan Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya telah mengungkapkan gangguan yang dialami oleh BYD selama pembangunan pabriknya di Subang. Gangguan ini terjadi sebelum pabrik beroperasi penuh, terutama terkait lalu lintas kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi. Selain BYD, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, juga melaporkan gangguan serupa yang dialami oleh pabrikan Vietnam, VinFast. Moeldoko bahkan telah membantu mengkomunikasikan masalah ini kepada pihak terkait di wilayah tersebut.

Pengamat otomotif dari ITB, Yannes Pasaribu, menekankan pentingnya BYD sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Kehadiran BYD di Indonesia memiliki arti strategis bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi negara dalam ekosistem kendaraan listrik (EV). Yannes Pasaribu juga menyampaikan keprihatinannya atas ancaman premanisme terhadap investasi asing, khususnya dalam sektor industri kendaraan listrik (EV). Kasus-kasus seperti yang dialami BYD dan VinFast dapat mempengaruhi persepsi investor internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing. Hal ini berpotensi menciptakan keraguan terkait kepastian hukum dan keamanan investasi di Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dan menjanjikan, terutama dalam sektor strategis seperti rantai pasok global industri EV, menjadi terancam.

Dampak Negatif Premanisme Terhadap Iklim Investasi:

  • Mencoreng citra Indonesia di mata investor asing.
  • Menimbulkan keraguan terkait kepastian hukum dan keamanan investasi.
  • Mendorong investor untuk beralih ke negara lain yang lebih kondusif.
  • Menghambat perkembangan industri strategis seperti industri kendaraan listrik (EV).
  • Merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia perlu bertindak cepat dan tegas untuk mengatasi masalah premanisme ini. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:

  • Menindak tegas pelaku premanisme.
  • Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ormas.
  • Memastikan kepastian hukum dan keamanan investasi.
  • Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah investasi.
  • Mempromosikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dan menjanjikan.

Dengan mengatasi masalah premanisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.