SBY: BPI Danantara Membutuhkan Transparansi dan Profesionalisme untuk Menuai Sukses

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan respons terhadap munculnya kekhawatiran publik terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. SBY mengakui adanya sentimen negatif dari berbagai kalangan yang meragukan manfaat Danantara bagi perekonomian nasional, bahkan memprediksi potensi dampak negatifnya. Namun, ia menekankan pentingnya melihat niat baik di balik inisiatif tersebut, yaitu untuk memperkuat investasi strategis jangka panjang demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun media sosial X pada Senin, 3 Maret 2025, SBY menyatakan bahwa keraguan publik tersebut justru harus menjadi pendorong bagi pengelola Danantara untuk membuktikan kapabilitas dan integritasnya. "Kecemasan yang muncul dari berbagai kalangan harus direspon positif oleh pengelola Danantara," ujar SBY. "Mereka harus membuktikan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar dan Danantara mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien." SBY menegaskan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada beberapa faktor kunci yang tidak bisa diabaikan.

SBY menyoroti pentingnya tata kelola yang baik (good governance) sebagai pondasi utama keberhasilan Danantara. Hal ini mencakup:

• Profesionalisme dan Keahlian: Pengelola Danantara harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai di bidang investasi dan ekonomi. Keputusan-keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis yang cermat (prudent economic and business judgement).
• Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dalam pengelolaan dana dan operasional Danantara mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas yang tinggi akan memastikan pengelolaan dana sesuai dengan aturan dan peruntukannya.
• Kepatuhan Hukum: Semua aktivitas Danantara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketaatan terhadap hukum akan mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan keberlangsungan usaha yang sehat.
• Kemajuan Berkelanjutan: Pengelola Danantara perlu secara berkala menginformasikan kepada masyarakat mengenai progres dan capaian yang telah diraih. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mencegah misinformasi.
• Bebas Konflik Kepentingan: Pengelolaan Danantara harus bebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Independensi dan integritas para pengelola menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan pengambilan keputusan yang objektif.

SBY mengakhiri pernyataan resminya dengan harapan agar Danantara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menekankan kembali bahwa keberhasilannya bergantung sepenuhnya pada komitmen dan integritas para pengelolanya untuk menjalankan amanah tersebut dengan profesional, transparan, dan akuntabel.