Pemerintah Kalimantan Tengah Pertimbangkan Pembubaran Ormas Grib Jaya Usai Aksi Kontroversial

Polemik penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Barito Selatan, Kalimantan Tengah oleh Ormas Grib Jaya memasuki babak baru. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) tersebut, yang baru saja dibentuk pada 28 Februari 2025.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyatakan bahwa pembubaran ormas tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, menyusul kontroversi yang ditimbulkan di tengah masyarakat. "Semuanya masih dalam proses evaluasi, kemungkinan tersebut masih kami kaji," ujar Edy usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya.

Edy menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng secara aktif memantau dan melaporkan perkembangan ormas-ormas di wilayah tersebut, termasuk aktivitas yang mereka lakukan selama menjalankan kegiatan organisasi.

Imbauan Kepolisian dan Reaksi Pemerintah Daerah

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan memberikan kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan ormas dalam menyelesaikan masalah. Ia menyarankan agar warga berkoordinasi dengan petugas dan aparat setempat untuk mencari solusi yang tepat.

"Jangan mudah memberikan kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan ormas, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Erlan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan proses hukum positif dan menghindari tindakan yang dapat berujung pada tindak pidana.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, juga memberikan reaksi keras terkait aksi penyegelan pabrik tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada ormas yang boleh berada di atas negara dan akan menertibkan ormas yang melanggar aturan melalui aparat penegak hukum. "Ini bukan negara ormas, negara ini berdasarkan konstitusi," tegas Agustiar.

Latar Belakang Grib Jaya

Grib Jaya Kalteng baru saja diresmikan pada Februari 2025 oleh Ketua Umum Grib Jaya, Hercules. Robetson ditunjuk sebagai Ketua DPD Grib Jaya Kalteng, Erko Mojra sebagai Sekretaris, dan Yanto Eko Saputra sebagai Bendahara.

Grib adalah ormas yang didirikan oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada tahun 2011. Hercules sendiri dikenal sebagai mantan tokoh yang berkuasa di Tanah Abang pada era 1980-an dan kini dikenal sebagai seorang pebisnis.

Pada masa Pilpres 2024, Grib secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penyegelan Pabrik dan Tuntutan Dana

Sebelumnya, penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) oleh Grib Jaya Kalteng menjadi viral di media sosial. Grib Jaya Kalteng mengklaim bertindak sebagai penerima kuasa dari seorang warga bernama Sukarto bin Parsan dan menuntut PT BAP untuk membayar lebih dari Rp 1,4 miliar.

Menurut keterangan Erko, PT BAP dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati, senilai Rp 778 juta.

Kepolisian saat ini telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus penyegelan tersebut dan masih menunggu laporan konkret dari pihak kepolisian.