Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah pusat dan bertujuan untuk mengalokasikan dana ke program-program prioritas yang memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Harso Susilo, menjelaskan bahwa salah satu pos anggaran yang mengalami pemangkasan terbesar adalah anggaran perjalanan dinas di 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemangkasan ini mencapai sekitar Rp5,2 miliar. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang produktif dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang lebih strategis.

"Efisiensi yang kita lakukan mencapai Rp2,2 triliun. Prioritas utama adalah mengurangi anggaran yang tidak secara langsung mendukung pelayanan publik, terutama perjalanan dinas. Kami memangkas anggaran ini sebesar 50 persen," ungkap Harso Susilo usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025 di kompleks gubernuran, Senin (5/5/2025).

Sebelum adanya kebijakan efisiensi ini, rata-rata anggaran perjalanan dinas setiap OPD berkisar Rp300 juta per tahun. Namun, pada tahun 2025, anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp150 juta. Hal ini diharapkan dapat mendorong OPD untuk lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas dan mencari alternatif lain yang lebih efisien, seperti memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dan koordinasi.

Selain perjalanan dinas, anggaran untuk perayaan hari besar dan kegiatan rapat juga turut terkena pemangkasan. Pemprov Jateng mengarahkan agar kegiatan rapat OPD dilaksanakan di kantor-kantor pemerintah yang tersedia, sehingga dapat mengurangi biaya sewa tempat dan konsumsi.

"Kita berupaya melakukan efisiensi dengan memanfaatkan aset daerah semaksimal mungkin," imbuh Harso Susilo.

Kebijakan efisiensi ini tidak hanya berdampak pada OPD, tetapi juga pada bantuan yang diberikan kepada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Harso Susilo menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan disesuaikan kembali berdasarkan skala prioritas. Fokus utama akan diberikan pada infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas publik lainnya.

"Bantuan kepada kabupaten/kota akan disesuaikan dengan prioritas. Sebelumnya, bantuan mencakup berbagai bidang, seperti jalan, alat kesehatan, dan lain-lain. Sekarang, fokusnya adalah pada infrastruktur," tegasnya.

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Pemprov Jateng berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.