DPR Ingatkan Implementasi Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Harus Sesuai Prosedur

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti kebijakan pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer. Menurutnya, inisiatif ini memerlukan pendekatan yang cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saan Mustopa menekankan bahwa penerapan kebijakan ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan, tetapi harus didasari pada kesepakatan bersama.

Saan Mustopa menyatakan, tujuan dari kebijakan ini baik, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan mencegah tindakan negatif seperti tawuran. Hal ini disampaikan saat acara peletakan batu pertama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Karawang pada Senin, 5 Mei 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa niat baik harus diiringi dengan tata cara yang benar dan sesuai.

Politisi dari Partai Nasdem ini menekankan perlunya memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia khawatir, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kebijakan ini dapat menimbulkan pandangan negatif di masyarakat dan dianggap melanggar HAM. Oleh karena itu, Saan Mustopa menyarankan agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Saan Mustopa menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, keluarga siswa, dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa siswa tidak boleh dipaksa untuk mengikuti program di barak militer. Keputusan tersebut harus diambil berdasarkan kesepakatan antara siswa dan keluarganya.

"Apabila ada kesepakatan dari keluarga dan kesadaran bersama, Insya Allah tidak akan ada masalah. Tetapi sekali lagi, jangan sampai ada pemaksaan," tegas Saan.

DPR RI melalui komisi terkait berencana untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan ini. Saan Mustopa menyebutkan bahwa Komisi II DPR RI sebelumnya telah mengundang berbagai pihak terkait untuk membahas isu ini dan akan terus memantau perkembangannya.