Dalam kurun waktu enam bulan pertama masa jabatannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melahirkan 28 kebijakan strategis yang diyakini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

Presiden Prabowo menekankan bahwa selain 28 kebijakan utama, pemerintah juga telah menerbitkan hampir 200 aturan perundang-undangan turunan. Aturan turunan ini berupa Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berfungsi sebagai landasan operasional dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Jumlah aturan turunan yang signifikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup warga kita," ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh jajaran pemerintahan yang telah bekerja keras dalam menghasilkan berbagai produk hukum tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Ia mengakui bahwa pencapaian ini melebihi ekspektasi awal dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera mewujudkan berbagai program dan visi yang telah ditetapkan.

"Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," kata Prabowo.

Presiden juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk senantiasa waspada dan tidak terlena dengan capaian-capaian yang telah diraih. Ia menekankan pentingnya evaluasi diri secara objektif untuk mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan sikap yang jujur dan realistis, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan tersebut saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200,” ujarnya.

Berikut adalah beberapa contoh bentuk aturan turunan yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah:

• Keputusan Presiden (Keppres): Digunakan untuk menetapkan hal-hal yang bersifat khusus dan strategis, seperti pembentukan tim atau komite khusus, penunjukan pejabat negara, atau pemberian izin tertentu.
• Peraturan Pemerintah (PP): Digunakan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
• Peraturan Presiden (Perpres): Digunakan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah, pengelolaan keuangan negara, atau pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan adanya berbagai aturan turunan ini, diharapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.