Penolakan Ormas GRIB Jaya di Bali Menguat, Pecalang Tegaskan Komitmen Jaga Ketenangan Pulau Dewata

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali menuai polemik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kekhawatiran utama adalah potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan yang selama ini telah dijaga dengan baik oleh sistem keamanan tradisional Bali, yaitu pecalang.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap GRIB Jaya. Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa Bali telah memiliki mekanisme pengamanan yang kuat dan efektif, yang berakar pada kearifan lokal. Pecalang, sebagai garda terdepan keamanan desa adat, telah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Ketua Pecalang Bali, Made Mudra, secara tegas mendukung sikap Pemerintah Provinsi Bali dalam menolak kehadiran GRIB Jaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan masyarakat Bali dan menghindari potensi gesekan yang mungkin timbul akibat kehadiran ormas dari luar.

"Apa yang disampaikan Bapak Gubernur Bali, kami sangat dukung untuk menjaga keamanan. Apalagi kita berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kan unsur TNI dan Polri," ujar Mudra. Kolaborasi yang solid antara pecalang, TNI, dan Polri selama ini telah menciptakan sinergi yang efektif dalam menjaga keamanan Bali.

Mudra menambahkan, "Jadi ini harus kita pertahankan agar tidak terjadi benturan atau gesekan-gesekan terhadap ormas-ormas yang mengaku menjaga keamanan. Ini tidak kita berikan di Bali."

Meski demikian, Mudra menjelaskan bahwa kewenangan penuh untuk menolak kehadiran GRIB Jaya berada di tangan Pemerintah Provinsi Bali dan aparat kepolisian. Pecalang, sebagai penjaga keamanan di tingkat desa adat, akan selalu siap melaksanakan instruksi dari pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

"Itu penolakan-penolakan itu relatif ya. Saya tidak mengkoordinasi harus apa yang vulgar disampaikan karena yang berhak menolak gubernur, wali kota, dan polisi," kata Mudra.

Ia menambahkan, "Kalau kami melaksanakan sesuai instruksi dari Gubernur Bali, jaga keamanan, urusan lain biar pejabat yang di atas yang menentukan sikap. Sikap itu disampaikan Pak Gubernur, bahwa Ormas yang viral di Bali itu sangat tidak bisa diterima."

Saat ini, terdapat lebih dari 20.000 anggota pecalang yang berasal dari 1.500 desa adat di seluruh Bali. Mereka memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Untuk meningkatkan kemampuan para pecalang, pelatihan khusus akan segera dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Mudra mengimbau agar para pecalang selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Sapaan ramah dan senyuman diharapkan dapat meredakan potensi konflik dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

"Selalu waspada dan tingkatkan kemampuan untuk beradaptasi, mengedepankan senyum sapa. Jadi, menyapa 'Om Swastiastu' dan senyum itu akan mengurangi atensi mereka yang mau marah," pesan Mudra.

Keberadaan pecalang sebagai sistem keamanan tradisional Bali telah diakui dan dihormati oleh masyarakat. Mereka bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tetapi juga bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya Bali. Penolakan terhadap GRIB Jaya merupakan wujud komitmen masyarakat Bali untuk mempertahankan kearifan lokal dan menjaga ketenangan Pulau Dewata.

Penolakan terhadap ormas dari luar Bali ini bukan tanpa alasan. Pengalaman menunjukkan bahwa kehadiran ormas yang tidak memahami budaya dan adat istiadat Bali dapat memicu konflik dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali sepakat untuk menjaga Bali tetap aman dan nyaman dengan mengandalkan sistem keamanan tradisional yang telah teruji selama bertahun-tahun.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait penolakan GRIB Jaya di Bali:

• Kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
• Penolakan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Ketua Pecalang Bali.
• Komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal dan sistem keamanan tradisional Bali.
• Fokus pada pendekatan persuasif dan humanis dalam menjaga keamanan.
• Dukungan penuh dari masyarakat Bali untuk menjaga ketenangan Pulau Dewata.

Dengan semangat persatuan dan kesatuan, masyarakat Bali bertekad untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Dewata, demi mewujudkan Bali yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi semua.